Bupati Nunukan harap ada evaluasi pembangunan perbatasan

Tanjung Selor (ANTARA) - Bupati Nunukan mengharapkan ada nota kesepahaman yang memuat evaluasi tentang peraturan terkait pembangunan perbatasan.

"Sebab dasar penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang, sehingga harus ada kesempatan bersama," kata Asmin Laura di Nunukan, Selasa.

Kabupaten Nunukan Kaltara berbatasan langsung perairan dan darat dengan Sabah Malaysia bagian timur.

Hal itu disampaikan terkait segera digelar"Gerbangdutas" atau Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Ke-11 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Salah kendala percepatan pembangunan perbatasan adalah masalah tumpang tindih kewenangan sehingga masih perlu dipertegas melalui kesepakatan-kesepakatan.

Namun ia optimisme dari pelaksanaan otonomi daerah ke depan adalah muaranya lebih kepada kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya.

"Adanya kewenangan-kewenangan yang sudah ditentukan maka daerah sedikit kesulitan untuk melangkah, sehingga terkesan lambat," kata Asmin Laura.

Pelaksanaan otonomi daerah di Nunukan tetap dilaksanakan meskipun hanya dengan memfasilitasi hal itu karena masyarakat cenderung tidak mau tahu tentang kewenangan tersebut berada di mana, di daerah, provinsi, atau berada di Pemerintah Pusat.

Asmin Laura berharap ada nota kesepahaman yang memuat evaluasi tentang peraturan. Sebab dasar penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang, sehingga harus ada kesempatan bersama.

"Jadi kita tegak lurus saja dengan apa yang terjadi saat ini, meskipun terkesan banyak hambatan hambatan di lapangan dan kita hanya memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa beginilah kondisi kita saat ini," kata Laura.

Bupati Laura menjelaskan dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) yang dipusatkan di Kota Makassar bersama seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia pada Sabtu (29/4/2023), ia bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Dengan segera diadakan Gerbangdutas, kita kini mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti kegiatan tersebut," ujarnya.

Gerbangdutas adalah agenda prioritas pembangunan nasional Nawacita "Membangun Indonesia dari Pinggiran". Selaras dengan agenda prioritas tersebut Pemerintah konsisten melaksanakan percepatan pembangunan di perbatasan, termasuk di Nunukan, Kalimantan Utara.

Gerbangdutas pada 2021 resmi dimulai untuk 222 kecamatan perbatasan di 15 provinsi di Indonesia.

Pencanganan Gerbangdutas 2021 dilakukan langsung oleh Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga merupakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan MahfudMD dan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPPTitoKarnavianJum’at (09/04/2021) di Perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.