Tanjung Selor (ANTARA) - Bupati Bulungan, Kalimantan Utara,Syarwani menegaskan kepada 1.485 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru dilantik untuk menjaga etika, dan menghindari perbuatan asusila.
Hal itu disampaikan Syarwanisaat melantik 1.485 PPPK di Gedung DomeCentre, Tanjung Selor, Jumat, sekaligus menyerahkan suratkeputusan (SK) pengangkatan secara simbolis kepada perwakilan PPPK.
“Saya pastikan tidak ada ruang toleransi sedikit pun bagi PPPK maupun aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti, khususnya jika terlibat dalam tindak pidana asusila,” kata Syarwani di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Jumat.
Bupati mencontohkan tindakan tegas yang telah diambil Pemkab Bulungan pada 2024 terhadap oknum guru berstatus ASN yang terjerat kasus asusila.
Bupati Syarwani juga menegaskan agar PPPK dan ASN tidak terlibat dalam praktik judi online. Bupati meminta agar para abdi negara di Pemkab Bulungan tidak menyalahgunakan kemajuan teknologi dengan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, seperti bermain judi online.
"Karena judol ini sangat merugikan masyarakat, terutama para guru, yang seharusnya menyiapkan SDM unggul untuk Bulungan, namun akan rusak apabila guru-gurunya terlibat judi online. Ini harus menjadi atensi kita secara serius," kata Bupati Syarwani.
Isu krusial ketiga yang menjadi sorotan bupati adalah permasalahan narkoba yang diakui telah merambah Kabupaten Bulungan.
Oleh karena itu, ia menegaskan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi bagi PPPK maupun ASN yang terlibat dalam jaringan narkoba, baik sebagai bandar, kurir, maupun pengguna.
Bupati meminta seluruh abdi negara untuk bersama-sama menjaga komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Bulungan yang bersih dari narkoba.
"Saya sudah meminta kepada Pak Sekda serta kepala OPD terkait, bagi siapa saja yang terlibat agar diberikan tindakan tegas, kita harus menjadi kekuatan besar dalam memberantas peredaran narkoba ini," tegasnya.
Pelantikan 1.485 PPPK diyakini memperkuat kinerja Pemkab Bulungan dalam melayani masyarakat, dengan catatan para abdi negara yang baru dilantik dapat memegang teguh integritas dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum yang telah ditekankan bupati.
Baca juga: Bupati Malinau Lantik 238 PPPK Formasi Tahun 2024
Baca juga: Gubernur Kaltara Dorong Penguatan Manajemen PPPK
