Dikatakan, Bandara Internasional Juwata Tarakan menjadi titik sentral keluar masuknya barang dan manusia. Keberadaannya ikut didukung dengan hadirnya bandara di ibukota-ibukota kabupaten, termasuk lapangan-lapangan terbang perintis di daerah-daerah perbatasan.
Pemprov juga dalam tiga tahun belakangan membuat beberapa perencanaan pembangunan yang akan ikut memanjakan investor. Seperti halnya rencana pembangunan Pelabuhan baru di Tanjung Selor, Kawasan Industri di Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Kota Baru Mandiri (KBM), serta Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan).
"Tetapi ini bukan hanya rencana. Semuanya terus berproses. Kami selalu berkoordinasi dengan pusat agar rencana-rencana ini bisa direalisasikan. Ada beberapa yang segera diawali pembangunannya," kata Irianto di sela-sela acara Kaltara Investment Forum 2017 yang digelar di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (08/03).
Perihal pemberian insentif bagi investor, Irianto mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintah (pusat), baik mengenai tax holiday (pembebasan/pengurangan pajak dalam batas waktu tertentu) maupun tax allowance (pengurangan basis pengenaan pajak untuk bidang usaha dan jumlah investasi tertentu). Instrumen lainnya yang tak kalah penting dijaga agar iklim investasi tetap tumbuh positif ialah penjagaan dan jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum bagi investor.
Dalam kesempatan itu banyak memberi informasi potensi hydro power dari aliran sungai-sungai besar yang tak pernah kering sepanjang tahun. Potensi hydro power di Kalimantan Utara mencapai 20 ribu Mega Watt dari sedikitnya 5 sungai besar yang membelah daerah-daerah di provinsi perbatasan ini.
Berkenaan hal tersebut, Gubernur Irianto Lambrie berupaya memikat hati investor melalui berbagai instrumen. Sebab ia meyakini investasi yang prioritas diperlukan ialah investasi kelistrikan. Tersedianya listrik yang memadai, tentu menjadi pemantik investasi di bidang lainnya seperti industri dan pariwisata.
Untuk itu, salah satu jurus jitu mendatangkan investasi ialah memudahkan pengurusan perizinan. Pemprov sekarang sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemprov Kalimantan Utara. "Dalam waktu dekat akan selesai direvisi. Setelah itu, kami siapkan juga sistem online seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Timur saat ini. Tujuannya biar perizinan itu mudah dan cepat," kata Irianto.
Tata kelola birokrasi juga menjadi komponen penting untuk dibenahi. Di lingkungan pemprov sendiri, Irianto selalu menekankan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah hingga pegawai di bawahnya selalu berorientasi kerja, mengtamakan pelayanan, serta selalu bergerak cepat.
Orientasi seperti itu sebutnya perlu diikuti hingga ke tingkat kabupaten/kota. Hal itulah yang menjadi dasar gubernur menghadirkan pula para bupati/walikota di Kaltara pada acara Kaltara Investment Forum. "Kami sengaja datangkan bupati dan walikota. Agar semuanya sepaham bahwa investasi itu bisa membuat daerah maju pesat, infrastruktur terbangun, lapangan kerja terbuka, masyarakat akan mudah sejahtera," ujarnya.