Presiden Yakin Kaltara Mampu Kejar Provinsi Lain--26 Menit, Gubernur Paparkan Program Prioritas di Kaltara

id ,

Presiden Yakin Kaltara Mampu Kejar Provinsi Lain--26 Menit, Gubernur Paparkan Program Prioritas di Kaltara

BAHAS KALTARA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie berdiskusi santai dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan perkembangan Kaltara usai rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri di Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selas

Jakarta (Antara News Kaltara) - Presiden RI Joko Widodo yakin Kalimantan Utara (Kaltara) akan mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Kalimantan. Demikian disampaikan Jokowi, saat Rapat Terbatas (Ratas) membahas evaluasi program strategis nasional dan usulan prioritas Kaltara bersama para sejumlah menteri, termasuk Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/3).

Selama 26 menit gubernur memaparkan program-program prioritas dan hal-hal penting lainnya di Kaltara di depan presiden dan para menteri. Ini terbilang waktu yang cukup lama, karena awalnya hanya diberikan waktu 7 menit. Presiden pun menyimak dengan seksama seluruh poin paparan yang disampaikan gubernur.

Ditemui usai Ratas, Irianto mengungkapkan, presiden menanggapi serius terhadap paparan yang disampaikan, bahkan menyatakan siap mendorong percepatan pembangunan di provinsi termuda dan sekaligus berada di wilayah perbatasan ini.

“Usulan-usulan yang kita sampaikan, alhamdulillah direspons oleh Pak Presiden. Bahkan dalam kesempatan itu, presiden langsung meminta kepada para menteri terkait untuk menindaklanjutinya,” kata Irianto.

Beberapa usulan yang mendapat 'lampu hijau' dari presiden, sebut Irianto, di antaranya pembangunan bandara Juwata Tarakan yang akan dimulai 2018 mendatang. Kemudian pembangunan beberapa dermaga di Kaltara. Termasuk Pelabuhan Pesawan yang oleh presiden meminta Menteri Perhubungan untuk menindaklanjuti.

“Sementara Bandara Sebatik, masih perlu dikaji. Hanya tadi dari Menkopolhukam, mengisyaratkan untuk menjadikan bandara untuk keperluan pertahanan,” ujarnya lagi.

Irianto mengatakan, hal lainnya yang mendapatkan tanggapan positif dari Presiden, adalah pembangunan PLTA (pembangkit listrik tenaga air). Presiden, kata gubernur, menginginkan pembangunan PLTA menjadi salah satu proyek prioritas. Karena nantinya akan terintegrasi dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasonal (KIPI).

“Kemudian di bidang ke-PU (Pekerjaan Umum), juga disetujui. Presiden meminta fokus pada pembukaan keterisolasian wilayah. Untuk ini, kami akan mengusulkan pembangunan jalan ke perbatasan, dari Malinau ke Long Midang. Menteri PU juga tadi merespons dan berencana meninjau ke Kaltara,” paparnya.

Melihat potensi yang ada di Kaltara, Presiden juga yakin Kalimantan Utara mampu kejar pergerakan ekonomi provinsi lain di Kalimantan. Dikatakan, pertumbuhan ekonomi provinsi Kaltara yang masih di posisi 3,75 persen, dipengaruhi fluktuasi harga komoditas, terutama hasil tambang. "Perekonomian Kalimantan Utara 24,65 persen disumbang oleh sektor pertambangan, dan diikuti bidang pertanian sebesar 18,09 persen. Sisanya disumbang oleh sektor-sektor lain seperti migas, perikanan, pertambangan dan lainnya.

Presiden Jokowi, kata Irianto, meminta agar momentum pertemuan Ratas kemarin, dimanfaatkan untuk menata kembali sektor-sektor unggulan di Kaltara, agar bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di provinsi termuda ini.

Seperti dijadwalkan sebelumnya, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie yang didampingi Sekprov Badrun dan Kepala Bappeda, memaparkan perkembangan proyek prioritas dan program strategis di Kaltara di depan presiden dan para menteri kabinet kerja dalam Rapat Terbatas di Istana Presiden.

Sekedar diketahui, sejumlah menteri kabinet dan pejabat setara menteri hadir dalam rapat terbatas tersebut. Di antaranya ada Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moloek, Menristek Dikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi.