Tarakan (AntaraNews Kaltara) – Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengapresiasikehadiran Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro pada Musyawarah RencanaPembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2018 di KayanRestaurant, Hotel Tarakan Plaza, Rabu (5/4).
Menurut Irianto, kehadiran menterimenjadi pemicu semangat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untukmemfokuskan kembali arah pembangunan daerah dengan dukungan pemerintah pusat.“Sehingga dengan begitu, akselrasi pembangunan di Kaltara bisa lebih cepat danmenjadi prioritas,†ujar Irianto, saat memberikan sambutan.
Selain itu Irianto juga memaparkanproyeksi pertumbuhan penduduk di Kaltara. Irianto menjelaskan, jumlah pendudukdi Kaltara sebanyak 727.034 jiwa. Dengan luas wilayah yang relatif besar,Irianto yakin dapat memberikan peluang besar bagi yang ingin berinvestasi diKaltara. “Dari tingkat pendidikan, masyarakat Kaltara relatif bersyukur yang 15persen penduduknya sudah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini berdampak dayakritis masyarakat Kaltara,†paparnya.
Irianto juga menyampaikan terimakasihnya kepada pemerintah pusat. Sebab, alokasi anggaran pendapatan danbelanja negara (APBN) untuk provinsi termuda ini sebesar Rp 1,39 Triliun. Inimerupakan lonjakan yang cukup besar jika dibandingkan dari tahun-tahunsebelumnya. “Karena ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk membangunIndonesia dari pinggiran,†jeaslnya.
Sementara itu, Menteri PPN / KepalaBappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pengendalian program pembangunanakan diselesaikan. Menteri PPN berharap perencanaan pembangunan di Kaltaramenggunakan konsep money follow program. Artinya, pembangunan harus mengacuberdasarkan program prioritas.
“Kita harapkan konsep money followprogram dapat berjalan dengan baik di Kaltara,†jelasnya. Menteri mencontohkan,akses pembangunan jalan harus benar-benar dibangun dengan tujuan konektivitas.Dengan begitu, fokus pembangunan akan terlihat di Kaltara.
Berikutnya yang disampaikan menteriadalah penguatan integrasi sumber pendanaan. Menteri menyebutkan, pemerintahdaerah (Pemda) harus bisa mencari sumber pendanaan lain. Artinya, suatu pembangunantidak semata-mata bergantung pada biaya pemerintah. “Terlebih lagi peran swastaharus ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah,†kata Irianto.
