Menurut Irianto, kehadiran menteri menjadi pemicu semangat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memfokuskan kembali arah pembangunan daerah dengan dukungan pemerintah pusat. “Sehingga dengan begitu, akselrasi pembangunan di Kaltara bisa lebih cepat dan menjadi prioritas,†ujar Irianto, saat memberikan sambutan.
Selain itu Irianto juga memaparkan proyeksi pertumbuhan penduduk di Kaltara. Irianto menjelaskan, jumlah penduduk di Kaltara sebanyak 727.034 jiwa. Dengan luas wilayah yang relatif besar, Irianto yakin dapat memberikan peluang besar bagi yang ingin berinvestasi di Kaltara. “Dari tingkat pendidikan, masyarakat Kaltara relatif bersyukur yang 15 persen penduduknya sudah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini berdampak daya kritis masyarakat Kaltara,†paparnya.
Irianto juga menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah pusat. Sebab, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk provinsi termuda ini sebesar Rp 1,39 Triliun. Ini merupakan lonjakan yang cukup besar jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. “Karena ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dari pinggiran,†jeaslnya.
Sementara itu, Menteri PPN / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pengendalian program pembangunan akan diselesaikan. Menteri PPN berharap perencanaan pembangunan di Kaltara menggunakan konsep money follow program. Artinya, pembangunan harus mengacu berdasarkan program prioritas.
“Kita harapkan konsep money follow program dapat berjalan dengan baik di Kaltara,†jelasnya. Menteri mencontohkan, akses pembangunan jalan harus benar-benar dibangun dengan tujuan konektivitas. Dengan begitu, fokus pembangunan akan terlihat di Kaltara.
Berikutnya yang disampaikan menteri adalah penguatan integrasi sumber pendanaan. Menteri menyebutkan, pemerintah daerah (Pemda) harus bisa mencari sumber pendanaan lain. Artinya, suatu pembangunan tidak semata-mata bergantung pada biaya pemerintah. “Terlebih lagi peran swasta harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah,†kata Irianto.
Menteri yakin, jika dapat melakukan prioritas, kerja keras pemerintah akan terealisasi dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, rencana penganggaran untuk mencapai efektivitas tepat sasaran pembangunan dapat dicapai. “Jangan mengerjakan sekadar proyek, tetapi proyek tersebut dapat memberikan dampak nyata ke masyarakat,†tuntasnya.