Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Sebagai salahsatu langkah nyata mempercepat pembangunan di wilayahnya, Gubernur Kaltara Dr HIrianto Lambrie mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melakukankunjungan kerja ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, sejak 27 hingga 28 Aprillalu. Sebelumnya, Irianto juga menghadiri Musyawarah Perencanaan PembangunanNasional (Musrenbangnas) 2017 yang dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta.
Tujuan umum kunjungan itu, yakni menindaklanjuti keputusansidang ke-21 (2) Jawatan Kuasa Kerja atau Kelompok Kerja (JKK/KK) SosialEkonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) Peringkat Negeri Sabah/TingkatProvinsi Kalimantan Utara di Penang Malaysia, keputusan sidang JKK/KK SosekMalindo RI-Malaysia (Sosek Nasional) ke-34 di Kuala Terengganu, serta keputusansidang ke-13 Sekretariat Bersama KK/JKK Sosek Malindo di Lombok, Nusa TenggaraBarat (NTB), 28 Februari hingga 3 Maret 2017.
Di Kota Kinabalu, Irianto bertemu dengan KonsulatJenderal (Konjen) RI Kota Kinabalu Akhmad Daya Handasah Irfan, Pembantu MenteriPelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah Datuk Bolkiah Hj Ismail,dan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah DatukHj Hashim Paijan.
Irianto kala itu didamping kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltarasekaligus ketua Sosek Malindo Kaltara Fredrick Ellia G, kepala DinasPerhubungan (Dishub) Kaltara Taupan, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) KaltaraAmir Bakri yang bertindak selaku anggota KK Sosek Malindo, dan sejumlah anggotaKamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat serta Kaltara. Keikutsertaan anggotaKadin dalam rangka melakukan pertemuan dengan Kelompok Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipine-East Asean Growth Area (BIMPEAGA) Business Council Sabah, dimanadidalamnya terdapat Chamber Of Commerce(Kadin) Sabah.
Di kantor Konjen RI Kota Kinabalu, pertemuan pertamadilakukan, Kamis (27/4). Disana, Irianto memaparkan sejumlah permasalahan perbatasanIndonesia, utamanya perbatasan Kaltara. Di antaranya, soal kondisi Tenaga KerjaIndonesia (TKI) di Malaysia, penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang(Narkoba), perdagangan lintas batas, pengamanan perbatasan, human traffickinghingga penculikan orang.
Di tempat yang sama, Irianto juga berdiskusi dengan Chamber of Commerce And IndustryMalaysia yang terdiri dari beberapa kelompok, antara lain Malaysia-China Chamber of Commerce, Kadazandusun Chamber of Commerce and Industry Malaysia (KCCI), Bumiputera Chamber of Commerce, serta LunTau’ Sabah Sarawak, Chamber of Commerce and Industry. “Saya perkenalkanpotensi dan peluang investasi di Kaltara. Sekaligus mengundang para investortersebut untuk datang ke Kaltara agar dapat menilai langsung potensinya,†jelasIrianto.
Dari pertemuan itu, pertanyaan utama para investoradalah jaminan keamanan. “Pemerintah pusat dan daerah memberikan jaminan kepadainvestor manapun yang ingin menanamkan investasinya di Kaltara. Bahkan kedepan,Pemerintah Provinsi akan menerapkan sistem pemberian izin secara online,†uraiIrianto.
Menurut Irianto, resiko pasti ada. Namun bukanmenjadi hambatan. “Jika kita takut dengan resiko itu, hasil yang kita terimapasti kecil. Saya pikir itu hal yang lumrah kita temui dimanapun di dunia ini,†jelas Irianto.
Tapi, pada intinya investor merespon baik peluangyang ada. “Mereka (para investor) mengumpulkan informasi seputar perkembanganpembangunan Kota Baru Mandiri di Tanjung Selor dan pembangunan jalan rayaSerudong-Simanggaris. Kemudian mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan BIMPEAGA Business Council dalam prosesnya,†ungkap Irianto.
Pada Jumat (28/4), Irianto bertemu dengan YangDipertua Negeri (setara Gubernur) Sabah, Tuan Yang Terutama, Tun Dr Haji JuharMahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. “Kita membicarakan bagaimanaperkembangan perdagangan di perbatasan seperti yang telah disepakati bersamasejak 1970. Dan, diusulkan agar perjanjian perdagangan tersebut diperbaharuiagar kerjasama ini saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung terciptanyaperdamaian antar kedua negara,†urai Irianto. Tujuan lainnya, yakni pertukaraninformasi keadaan dan kegiatan di perbatasan kedua negara serta mengukuhkankembali hubungan antar keduanya.