Setelah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 serta menjadi salah satu dari tiga mega proyek kerjasama antara Indonesia-China, percepatan kawasan industri di Kaltara terus digenjot. Berbagai alternatif pun dilakukan. Salah satunya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas besar. "Membangun PLTU lebih cepat. Batubara di sana banyak. Jadi ini bisa menjadi alternatif, sambil proses pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) tetap jalan. Karena kalau menunggu PLTA jadi, lama waktunya," kata Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tentang Pengembangan Kawasan Industri Kaltara di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman di Jalan MH Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dikatakan, percepatan pengembangan kawasan industri di Kaltara ini merupakan arahan langsung dari presiden. Dirinya yang ditunjuk sebagai ketua percepatan investasi Tiongkok ke Indonesia menegaskan, ingin program ini benar-benar terealisasi secepatnya. "Kami targetkan 2019 harus sudah terealisasi. Paling tidak sudah ada kegiatan yang terlihat," ungkap Luhut.
Luhut yang saat itu didampingi Menteri Peridustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardoyo menegaskan, pengembangan kawasan industri Kaltara menjadi prioritas, karena merupakan salah satu dari tiga mega proyek pertama yang telah disepakati dalam kerja sama bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Tiongkok (China) Xing Jinping dalam pertemuan di Beijing, China beberapa waktu lalu.
Ketiga mega proyek tersebut, antara lain proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara (Sumut), antara lain fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.
Selain itu, Presiden juga menawarkan kesempatan investasi di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan meningkatkan infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo melalui akses jalan, jalur kereta api dan pelabuhan serta Bandar Udara (Bandara). Untuk Kaltara, Presiden menawarkan investasi proyek energi dan pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.
Untuk power plant, Luhut mengatakan, karena jika menunggu PLTA prosesnya akan lama, bahkan memakan waktu hingga 5 tahun lebih, untuk jangka pendek akan dibangun PLTU dengan kapasitas 1.000 Megawatt (MW) di Kaltara. Investor yang akan membangun, katanya sudah siap. Luhut menyebut, Tsingshan Iron and Steel, perusahaan asal Tiongkok (China) dan berpengalaman investasi di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) telah siap. “Perusahaan ini punya rekam jejak yang bagus. Bahkan siap membangun kawasan industri terintegrasi," ungkapnya.
Karena itu, Luhut meminta, kawasan industri di Kaltara dilakukan secara terintegrasi. "Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri, saya yakin sampai kapan pun tidak akan sulit terwujud. Sebaliknya jika terintegrasi akan cepat terwujud," tegasnya.
Ia pun meyakini bila rencana investasi ini terealisasi, maka berbagai isu pembangunan dan perekonomian di Kaltara dapat segera terselesaikan. Seperti, isu lapangan kerja serta sentra ekonomi. "Kaltara akan menjadi sentra ekonomi baru, karena ada listrik, kemudian industri smelter, dan pelabuhan internasional. Jadi semua akan dibangun secara terintegrasi," ujarnya. Kebijakan pembangunan investasi terintegrasi, menurut Luhut, disamping pembangunan industri, penyediaan infrastruktur pendukungnya pun akan berjalan beriringan.
Terkait hal itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyambut positif. Bahkan pihaknya akan segera menyiapkan segala yang diperlukan, sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang-undangan. “Pada intinya kita sangat terbuka. Sepakat, yang kami inginkan adalah percepatan," ujarnya.
Irianto menuturkan, dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan perlunya ada perencanaan nasional yang terintegrasi. Kemudian harus ada kebijakan nasional yang sifatnya saling melengkapi dan kebijakan yang tidak berubah-ubah. "Kebijakan-kebijakan dimaksud, antara lain, bidang fiskal, seperti pajak dan lain-lain. Kemudian perlu juga adanya kebijakan secara nasional, dan regulasi-regulasi yang menghambat harus di-review lagi," ujarnya. Begitu pula soal perizinan, Irianto meminta ada kemudahan, dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk percepatan kawasan industri ini, lanjutnya, pemerintah dengan koordinator Kemenko Bidang Kemaritiman akan membentuk tim yang menangani secara teknis percepatan kawasan industri tersebut. "Tim ini akan melibatkan dari beberapa kementerian terkait, termasuk dari daerah. Saya sudah tugaskan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, seperti DPUTR-Perkim, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) untuk selalu berkoordinasi dengan tim tersebut," ujar Iranto.
Gubernur juga menyatakan mendukung penuh rencana pembangunan PLTU di Kaltara. Bahkan menurutnya ini sangat bagus, dengan tidak menghentikan rencana pembangunan PLTA di Kaltara. "Kita sangat dukung itu (PLTU). Jadi semua jalan. Justru lebih bagus, karena PLTU ini prosesnya lebih cepat. Beda dengan PLTA yang membutuhkan waktu lama. Untuk bahan baku kita banyak, batu bara dari yang berkalori rendah hingga yang tinggi di atas 7.000 ada di Kaltara," tutupnya.