AYU PRAMESWARI, Humas Provinsi Kaltara
Kurang lebih 1 jam lamanya, Slamet Rahardjo memberikan materi kebudayaan dihadapan peserta yang datang dari lembaga atau kerukunan adat Nunukan, Malinau, dan Bulungan, sejumlah camat perbatasan, pelaku pengelola kebudayaan, Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Perbatasan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Malinau, Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Kebudayaan Nunukan dan perwakilan mahasiswa Universitas Kaltara (Unikal).
Menurut Slamet, berbagai permasalahan di perbatasan dapat diatasi oleh masyarakat Kaltara sendiri tanpa bantuan masyarakat daerah lainnya. Dengan catatan, berbagai permasalahan dipecahkan melalui pendekatan sosial budaya. Salah satu langkah kongkretnya ialah mengutamakan musyawarah termasuk terus menjaga budaya gotong royong.
Ia meyakini warga Kaltara memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup baik, yang mengedepankan penerapan nilai-nilai sosial budaya. "Warga Kaltara harus yakin akan potensi dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur) juga Bangka Belitung (Kepulauan Bangka Belitung)," sebutnya.
Kaltara harus berbangga karena dengan adanya statemen politik Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Kaltara adalah beranda terdepan negara Indonesia. Oleh karenanya Kaltara harus menunjukkan 'keperkasaannya' melalui dorongan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lanjutnya, wilayah-wilayah perbatasan di Kaltara masih sangat bergantung dengan negara sebelah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, sosial dan budaya. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka daerah perbatasan Kaltara akan kehilangan eksistensinya.
Akan tetapi, di lain sisi ketergantungan kepada negara tetangga dipengaruhi karena kondisi rill saat ini, utamanya infrastruktur. Persoalan lain, kata Slamet di bidang politik hukum dan keamanan seperti perdagangan manusia, perdagangan ilegal, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan jalur peredaran narkoba akan berdampak pada disintegrasi bangsa. "Hal-hal seperti ini yang bisa mengancam berkurangnya wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di perbatasan khususnya," katanya.
Permasalahan-permasalahan tersebut perlu solusi yang baik salah satunya dengan menyandingkan pembangunan infarstruktur, hukum dan keamanan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. "Pembangunan aspek sosial budaya itu adalah bagian penting dari pembangunan, jadi jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa dibarengi dengan nilai budaya. Budaya harus tetap dipertahankan agar tidak luntur karena pemabngunan," ujarnya.
Sebagai provinsi baru, Slamet juga mengharapkan agar anak-anak muda turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan kebudayaan. Artinya anak muda harus berperan aktif melestarikan nilai-nilai luhur adat istiadat agar tak luntur ditelan zaman.