Pemprov Apresiasi Kunker Komisi VIII ke Kaltara

Tarakan(Antara News Kaltara) - Rombongan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RIyang dipimpin H Sodik Mudjahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI melakukankunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya diKota Tarakan, Senin (30/10). Dalam rombongan itu, tampak hadir Hj DesyRatnasari dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Siti Mufattahah (FraksiPartai Demokrat), Prof H Hamka Haq (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia/PDIPerjuangan), dan perwakilan sejumlah kementerian terkait.

Merekadisambut jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dalam hal iniSekretaris Provinsi (Sekprov) H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H IriantoLambrie beserta jajaran instansi terkait, dan Wakil Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marwan. Juga, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot)Tarakan, dalam hal ini Walikota Tarakan Sopian Raga dan jajarannya.

Kunjungankerja komisi yang memiliki mitra kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag),Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (PPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) danBadan Wakaf Indonesia (BWI) ini, dimulai dari peninjauan dan diskusi mengenaiperempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) 'Sedungan' Kota Tarakan. Hal serupa dilakukan juga di Markas BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, dan diskusi lebih lanjutdengan seluruh mitra kerja Komisi VIII di daerah dilakukan di Gedung SerbagunaPemkot Tarakan.

Dalamsambutannya, Sekprov Kaltara H Badrun menuturkan bahwa permasalahan perempuandan anak, penanggulangan bencana, dan lainnya menjadi perhatian bersama PemprovKaltara dan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebagai, provinsi termuda di Indonesia,wajar jika dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kekurangan. "Namun,dalam tata kelola kelembagaan yang terkait dengan bidang tugas Komisi VIII,Pemprov Kaltara sudah membentuk sejumlah dinas terkait. Seperti Dinsos (DinasSosial), Dinkes (Dinas Kesehatan), dan lainnya," jelas H Badrun.

Takterlepas dari itu, H Badrun memberikan apresiasi atas kunjungan kerja KomisiVIII DPR RI ke Kaltara. "Semoga aspirasi yang disampaikan oleh kami kepadaKomisi VIII dapat dibahas lebih lanjut. Dan, minimal dapat memberikanpencerahan dan menguatkan kami untuk tetap berkomitmen membangun Kaltara danmemberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat di wilayah perbatasan,"ucap H Badrun.

2019,KALTARA PUNYA EMBARKASI HAJI

RombonganKomisi VIII DPR RI juga melakukan peninjauan rencana lokasi pembangunanEmbarkasi Antara Kaltara di belakang Kantor Kelurahan Karang Harapan, KecamatanTarakan Barat, Kota Tarakan. Luasnya, sekitar 3 ha. "Untuk usulanpembangunan Embarkasi Haji di Tarakan, sudah ditindaklanjuti dengan pemisahankuota haji Kaltara. Tinggal usulan dari daerah untuk penganggaran fisiknya,karena di Komisi VIII sudah ada anggarannya," kata Ketua Tim Komisi VIIIDPR RI H Sodik Mudjahid.

DiperkirakanEmbarkas Haji Antara Kaltara ini akan menelan anggaran minimal Rp 400 miliar."Anggaran yang diusulkan nanti, akan dibahas di internal Komisi VIII. Itu,tidak termasuk anggaran pembebasan lahan karena menjadi kewenangan Pemda,"ujar H Sodik.

DenganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar itu, Embarkasi HajiAntara Kaltara akan memiliki status Tipe C. "Ini menjadi perhatian danprioritas kami. Namun, kalau untuk membangun embarkasi tipe C, kami perkirakanbaru bisa terealisasi pembangunan fisiknya pada 2019," tutupnya.