Pemprov Apresiasi Kunker Komisi VIII ke Kaltara

id ,

APRESIASI : Sekprov Kaltara H Badrun menerima plakat dari Ketua Tim Komisi VIII DPR RI H Sodik Mudjahid usai dialog di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, Senin (30/10). (dok humas)

Tarakan
(Antara News Kaltara) - Rombongan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
yang dipimpin H Sodik Mudjahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI melakukan
kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya di
Kota Tarakan, Senin (30/10). Dalam rombongan itu, tampak hadir Hj Desy
Ratnasari dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Siti Mufattahah (Fraksi
Partai Demokrat), Prof H Hamka Haq (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia/PDI
Perjuangan), dan perwakilan sejumlah kementerian terkait.

Mereka
disambut jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dalam hal ini
Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto
Lambrie beserta jajaran instansi terkait, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marwan. Juga, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot)
Tarakan, dalam hal ini Walikota Tarakan Sopian Raga dan jajarannya.

Kunjungan
kerja komisi yang memiliki mitra kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag),
Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan
Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini, dimulai dari peninjauan dan diskusi mengenai
perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) 'Sedungan' Kota Tarakan. Hal serupa dilakukan juga di Markas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, dan diskusi lebih lanjut
dengan seluruh mitra kerja Komisi VIII di daerah dilakukan di Gedung Serbaguna
Pemkot Tarakan.

Dalam
sambutannya, Sekprov Kaltara H Badrun menuturkan bahwa permasalahan perempuan
dan anak, penanggulangan bencana, dan lainnya menjadi perhatian bersama Pemprov
Kaltara dan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebagai, provinsi termuda di Indonesia,
wajar jika dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kekurangan. "Namun,
dalam tata kelola kelembagaan yang terkait dengan bidang tugas Komisi VIII,
Pemprov Kaltara sudah membentuk sejumlah dinas terkait. Seperti Dinsos (Dinas
Sosial), Dinkes (Dinas Kesehatan), dan lainnya," jelas H Badrun.

Tak
terlepas dari itu, H Badrun memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi
VIII DPR RI ke Kaltara. "Semoga aspirasi yang disampaikan oleh kami kepada
Komisi VIII dapat dibahas lebih lanjut. Dan, minimal dapat memberikan
pencerahan dan menguatkan kami untuk tetap berkomitmen membangun Kaltara dan
memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat di wilayah perbatasan,"
ucap H Badrun.

2019,
KALTARA PUNYA EMBARKASI HAJI

Rombongan
Komisi VIII DPR RI juga melakukan peninjauan rencana lokasi pembangunan
Embarkasi Antara Kaltara di belakang Kantor Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan
Tarakan Barat, Kota Tarakan. Luasnya, sekitar 3 ha. "Untuk usulan
pembangunan Embarkasi Haji di Tarakan, sudah ditindaklanjuti dengan pemisahan
kuota haji Kaltara. Tinggal usulan dari daerah untuk penganggaran fisiknya,
karena di Komisi VIII sudah ada anggarannya," kata Ketua Tim Komisi VIII
DPR RI H Sodik Mudjahid.

Diperkirakan
Embarkas Haji Antara Kaltara ini akan menelan anggaran minimal Rp 400 miliar.
"Anggaran yang diusulkan nanti, akan dibahas di internal Komisi VIII. Itu,
tidak termasuk anggaran pembebasan lahan karena menjadi kewenangan Pemda,"
ujar H Sodik. Dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar itu, Embarkasi Haji
Antara Kaltara akan memiliki status Tipe C. "Ini menjadi perhatian dan
prioritas kami. Namun, kalau untuk membangun embarkasi tipe C, kami perkirakan
baru bisa terealisasi pembangunan fisiknya pada 2019," tutupnya.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar