Mereka disambut jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dalam hal ini Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie beserta jajaran instansi terkait, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marwan. Juga, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, dalam hal ini Walikota Tarakan Sopian Raga dan jajarannya.
Kunjungan kerja komisi yang memiliki mitra kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini, dimulai dari peninjauan dan diskusi mengenai perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 'Sedungan' Kota Tarakan. Hal serupa dilakukan juga di Markas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, dan diskusi lebih lanjut dengan seluruh mitra kerja Komisi VIII di daerah dilakukan di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan.
Dalam sambutannya, Sekprov Kaltara H Badrun menuturkan bahwa permasalahan perempuan dan anak, penanggulangan bencana, dan lainnya menjadi perhatian bersama Pemprov Kaltara dan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebagai, provinsi termuda di Indonesia, wajar jika dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kekurangan. "Namun, dalam tata kelola kelembagaan yang terkait dengan bidang tugas Komisi VIII, Pemprov Kaltara sudah membentuk sejumlah dinas terkait. Seperti Dinsos (Dinas Sosial), Dinkes (Dinas Kesehatan), dan lainnya," jelas H Badrun.
Tak terlepas dari itu, H Badrun memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kaltara. "Semoga aspirasi yang disampaikan oleh kami kepada Komisi VIII dapat dibahas lebih lanjut. Dan, minimal dapat memberikan pencerahan dan menguatkan kami untuk tetap berkomitmen membangun Kaltara dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat di wilayah perbatasan," ucap H Badrun.
2019, KALTARA PUNYA EMBARKASI HAJI
Rombongan Komisi VIII DPR RI juga melakukan peninjauan rencana lokasi pembangunan Embarkasi Antara Kaltara di belakang Kantor Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Luasnya, sekitar 3 ha. "Untuk usulan pembangunan Embarkasi Haji di Tarakan, sudah ditindaklanjuti dengan pemisahan kuota haji Kaltara. Tinggal usulan dari daerah untuk penganggaran fisiknya, karena di Komisi VIII sudah ada anggarannya," kata Ketua Tim Komisi VIII DPR RI H Sodik Mudjahid.
Diperkirakan Embarkas Haji Antara Kaltara ini akan menelan anggaran minimal Rp 400 miliar. "Anggaran yang diusulkan nanti, akan dibahas di internal Komisi VIII. Itu, tidak termasuk anggaran pembebasan lahan karena menjadi kewenangan Pemda," ujar H Sodik.
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar itu, Embarkasi Haji Antara Kaltara akan memiliki status Tipe C. "Ini menjadi perhatian dan prioritas kami. Namun, kalau untuk membangun embarkasi tipe C, kami perkirakan baru bisa terealisasi pembangunan fisiknya pada 2019," tutupnya.