Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Syaiful Herman yang membuka kegiatan itu, menyebutkan bahwa tujuan dari digelarnya Rakor ULP ini adalah menjalin koordinasi dan sinergi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pada ULP yang meliputi bentuk kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), komunikasi kerja dan tata kelola ULP.
Bertindak sebagai narsumber dalam kegiatan tersebut, Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) RI Tatang Rustandar Wiraatmadja. "Rakor ini juga bertujuan sebagai pemantapan pengisian tingkat kematangan ULP melalui Aplikasi SiULP," ungkapnya.
LKPP RI, kata Syaiful, melalui Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia telah membuat sebuah aplikasi yang dinamakan SiULP atau Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan. Aplikasi ini, lanjutnya, menjadi salah satu program Quick Win Prioritas Nasional. Di mana memiliki tujuan agar ULP di setiap kementerian/lembaga/pemerintah memiliki penyusun peta jalan (road map) tingkat kematangan ULP. "Hasil lampiran dalam bukti Rencana Aksi PPK berbentuk indeks kematangan ULP," jelas Syaiful.
Dirinya berharap, seluruh ULP di Kaltara dapat melaksanakan penilaian mandiri (self assessement) dan penyusunan peta jalan (road map) tingkat kematangan ULP melalui aplikasi SiULP. Keberadaan ULP di Kaltara, sebagai provinsi baru dinilai sudah bagus. Ke depan diharapkan, jika beban kerja semakin besar, lembaga ULP Provinsi Kaltara yang sementara masih berstatus bagian, bisa ditingkatkan menjadi Biro. "Kalau masih ada kekurangan, salah satunya lengkapnya staf atau SDM-nya itu wajar, dan semua butuh prosesnya. ULP Provinsi Kaltara juga masih berupa Bagian, tergabung dalam Biro Pembanguan. Ini juga tidak masalah, mengingat Kaltara adalah provinsi baru. Beban kerja belum terlalu berat," tuntasnya.