"Insya Allah kalau tidak ada halangan, Senin (29/1) depan, akan kita lakukan pelantikan para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kaltara," kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala memimpin rapat tersebut.
Berkaitan dengan rencana pelantikan ini, Gubernur mengatakan, usulan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara dan lainnya sementara ditangguhkan, hingga usai pelantikan nanti.
"Sementara kita tangguhkan dulu. Karena ada kemungkinan pergeseran-pergeseran pejabatnya. Namun saya minta kepada KPA dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah)-nya untuk tetap mempersiapkan. Nanti setelah ada pelantikan baru diajukan untuk diterbitkan SK PPTK maupun bendahara," ujar Gubernur lagi.
Acara pelantikan, rencananya akan dilangsungkan di gedung Gabungan Dinas (Gadis) yang baru di Jalan Rambutan. "Kalau sudah bisa, silakan dipersiapkan. Saya kira ruangannya cukup untuk melakukan pelantikan sekitar 200 pejabat eselon III dan IV," katanya.
Agenda kegiatan lain yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain rencana Gubernur menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pemerintah yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (23/1) hari ini. "Raker ini akan diikuti seluruh jajaran menteri, para gubernur dan ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi se Indonesia," ulasnya.
Selanjutnya, Rabu (24/1) dijadwalkan Gubernur bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian hari berikutnya (Kamis, 25/1), bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, setelah dijadwal sebelumnya (Jumat, 19/1) lalu tertunda, karena Menteri PUPR ada kegiatan mendampingi Presiden di Istana Bogor. “Saat ketemu Menteri PUPR, saya akan mengajak Bupati Malinau (Yansen TP) dan Bupati Bulungan (H Sudjati). Namun saya minta, masing-masing membawa materi yang akan disampaikan ke Pak Menteri nanti," kata Gubernur.
Hal lain yang dibahas, dalam rapat staf, adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tentang Pembentukan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara. "Saya minta Asisten I bersama Kepala Dinas PUPR-Perkim (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kaltara mengkoordinasikan untuk persiapan lahan sebagai perumahan para pejabat di Polda nanti. Termasuk pembenahan gedung DPRD Bulungan di KM 9 yang akan menjadi Mapolda sementara," tuntasnya.