Selain itu, ASN juga diimbau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa termudahkan dengan pelayanan yang diberikan. “Hal ini akan berdampak positif bagi kita selaku penyelenggara pemerintah,†katanya.
Imbauan lainnya, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mengatur jadwal perjalanan dinas, sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan. “Kalau kepala dinasnya lagi di luar daerah, setidaknya sekertaris harus ada di tempat,†ulas Syaiful.
Dia juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) untuk menyiapkan laporan serta administrasi pemerintahan sesuai permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebab BPK RI akan melakukan pemeriksaan interim. Ini sekaitan dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih selama ini. “Semoga tahun ini LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemprov Kaltara bisa mendapatkan hasil yang sama seperti tahun sebelumnya untuk keempat kalinya,†tuntasnya.