Adapun sejumlah permasalahan yang dibahas, yakni masih adanya pendataan peserta UN yang belum selesai karena masalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada sekolah yang belum sinkron pada server PDUN dan BIOUN. Lalu, masih ada daerah yang belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sebagai informasi, UN 2017/2018 menerapkan dua metode. Yakni, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNPK).
Di samping dua permasalahan itu, adapula apresiasi yang disampaikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Untuk UNBK, dari informasi Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kaltara, Kepala Balitbang Kemendikbud (Totok Suprayitno) memberikan apresiasi tinggi. Lantaran, sebagai provinsi termuda di Indonesia sudah berhasil meningkatkan komitmennya untuk meningkatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) dengan melaksanakan UNBK,†ucap Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (22/2).
Balitbang Kemendikbud menempatkan Provinsi Kaltara pada peringkat kedua nasional UNBK untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan prosentase 100 persen. Di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Kaltara menempati peringkat ketiga nasional UNBK dengan prosentase 100 persen. Dan, Kaltara juga menempati peringkat kelima nasional UNBK untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan prosentasi 84 persen.
“Kaltara meski masih muda terbukti mampu dan berhasil melakukan sharing facilities UNBK. Padahal kondisi wilayah atau geografisnya sangat sulit. Dan, yang lebih membanggakan lagi, Kepala Balitbang Kemendikbud juga meminta agar provinsi lain memberikan apresiasi dan perlu menjadikan strategi Provinsi Kaltara dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan UNBK 100 persen sebagai contoh,†jelas Irianto.
Apresiasi lain juga disematkan oleh Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi terhadap performa Kaltara dalam persiapan pelaksanaan UN 2017/2018. “Informasi dari Disdikbud, Kepala BSNP meminta agar Kaltara dijadikan best practice tentang bagaimana memilih kebijakan dan program yang jelas untuk memberikan dorongan yang kuat kepada seluruh stakeholder, khususnya sekolah bahwa UNBK dapat meningkatkan kejujuran dan kredibilitas,†ungkap Gubernur.
Dalam menghadapi tantangan terkait pelaksanaan UN 2017/2018, utamanya soal kondisi wilayah geografis, Pemprov Kaltara memilih langkah tepat. Yaitu, dengan sharing facilities tanpa adanya pungutan biaya sepeserpun kepada sekolah yang menumpang atau menggabung. Bahkan untuk satuan pendidikan non formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga difasilitasi untuk UNBK dengan menggunakan fasilitas yang ada pada SMA dan SMK serta SMP yang ada di Kaltara tanpa dipungut bayaran.
“Saya juga mengapresiasi penegasan dari Kepala Disdikbud Kaltara (Sigit Muryono) sehingga membuat Disdikbud kabupaten/kota optimis bahwa UNBK melebihi target yang diinginkan oleh Kemendikbud yakni minimal 70 persen untuk jenjang SMP dan 100 persen untuk SMA dan SMK,†papar Gubernur.
Sementara dari rapat koordinasi sendiri, disampaikan Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono, Kemendikbud berharap adanya kesamaan persepsi tentang kesiapan akhir sebelum UN 2017/2018 dilaksanakan. Juga, perlunya konsep atau strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis yang dihadapi dalam pendataan, pelaksanaan baik UNBK maupun UNKP dan evaluasinya. “Proses pendataan sudah berlangsung di seluruh Indonesia dan berakhir pada 22 Februari (kemarin, Red.). Masing-masing provinsi di Indonesia sudah selesai proses pendataannya, walaupun ada beberapa sekolah yang baru masuk dalam sistem pendataan Dapodikdasmen,†kata Sigit.
Salah satu sekolah yang baru masuk dalam Dapodikdasmen adalahSekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK). Sekolah dimaksud merupakan sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama. “Kemendikbud mengharapkan SMTK, saat ini harus dimasukkan pendataan ujian nasionalnya dalam sistem Dapodikdasmen masing-masing Disdikbud provinsi di Indonesia. Ini akan segera kami lakukan,†tuntasnya.