Peningkatan Kewaspadaan Dini Kunci Utama Cegah Aksi Teror

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Seperti telah dijadwalkan, bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (16/5) dilaksanakan pertemuan bersama membahas situasi dan kondisi teraktual saat ini. Utamanya, menyikapi beberapa kejadian aksi teroris dalam beberapa hari ini, yang dianggap telah menimbulkan gangguan keamanan bangsa.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie tersebut, dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Di antaranya Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio, Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit, Kasdam VI/Mulawarman Brigjend TNI Teguh Bejo Rumekso, Kepala BIN Kaltara Brigjend Rudy Supriyanto, para bupati/walikota se-Kaltara dan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perwakilan ormas dan elemen masyarakat lainnya. "Kenapa saya anggap pertemuan ini sangat penting. Aksi terorisme yang terjadi perlu kita sikapi bersama. Saya anggap yang hadir dalam pertemuan ini adalah mewakili masyarakat Kaltara, yang saya yakin menginginkan Kaltara tetap aman dan damai," ujar Gubernur mengawali pertemuan bertema "Merajut Kebangsaan Membendung Terorisme di Kalimantan Utara" tersebut.

Dari pertemuan ini, Gubernur mengharapkan ada sebuah komitmen bersama, untuk mencegah agar jangan sampai terorisme masuk ke Kaltara. Untuk itu, menurutnya, pencegahan dini dan sikap antisipatif perlu dilakukan. Utamanya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Irianto mengungkapkan, dirinya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah di Kaltara untuk membahas dan mengkoordinasikan semua aspek kegiatan pemerintahan termasuk yang dihadapi. Hal ini, lanjutnya untuk memastikan bahwa daerah di Kaltara memang benar kondusif. "Ini untuk memastikan kewaspadaan kita untuk menghadapi situasi yang begitu mengancam keamanan nasional," ujar Irianto.

Situasi saat ini, lanjutnya tidak bisa dianggap remeh. "Pada pertemuan ini saya ingin kita semua dapat memiliki sikap antisipatif untuk menghadapi radikalisme," sebutnya.

Irianto juga mengakui telah melakukan komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai upaya yang harus dilakukan. Salah satunya, dengan meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). "Makanya saya sengaja mengundang bupati/wali kota di Kaltara, agar partisipasi masyarakat dalam Siskamling terus ditingkatkan. Kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan dengan kualitas yang tinggi mulai tingkat rukun tetangga (RT)," jelasnya.

Oleh sebab itu, Irianto meminta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan pertemuan serupa, dengan menghadirkan seluruh stakeholder di wilayahnya. Bahkan bila perlu mengundang seluruh ketua RT. “Para bupati/walikota saya minta untuk menginstruksikan kepada jajarannya, terutama para lurah, kepala desa hingga ketua RT untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Termasuk saya minta juga untuk diaktifkan kembali Siskamling di setiap lingkungan RT atau RW," ujarnya.

Bupati dan wali kota, lanjut Gubernur, perlu mengarahkan agar Ketua RT di daerah masing-masing terkoneksi dengan grup media sosial (Whatsapp Messenger), untuk memaksimalkan koordinasi dalam deteksi dini secara berjenjang. "Saya pikir itu adalah sesuatu yang aplikatif untuk dilaksanakan," tegasnya.

Tidak hanya itu, pada sisi pendidikan, menurut Gubernur, peran guru dalam memberikan pemahaman untuk membendung radikalisme dan terorisme juga sangat penting. Irianto berpesan, agar para guru agama dapat memberikan pelajaran tentang toleransi antar umat beragama. "Guru juga merupakan komponen penting dalam memberikan filter agar siswa tidak terjerumus ke dalam paham radikalisme. Tugas kita sebagai pemimpin harus bergerak cepat untuk meningkatkan kembali rasa keberanian dalam membasmi paham radilakisme," jelas Irianto.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak semua yang hadir, para bupati/walikota, pemuka agama juga tokoh masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tenang, tidak resah, tidak terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak dipertanggungjawabkan.

Dari pertemuan tadi, juga disampaikan berbagai informasi terkini di Kaltara. Utamanya yang berkaitan dengan hal-hal yang patut diwaspadai. Informasi dan masukan tersebut, di antaranya disampaikan oleh Kapolda, Kepala BIN Daerah, Kasdam hingga sejumlah elemen masyarakat yang hadir.

Salah satu penyampaian yang perlu menjadi atensi bersama semua pihak, adalah letak geografis Kaltara yang berada di perbatasan. Sehingga ada kerawanan menjadi jalur keluar masuknya para teroris, yang akan masuk lewat Filipina dan Malaysia, maupun sebaliknya dari Indonesia yang akan kabur keluar negeri. "Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua," ucap Gubernur.

Sementara itu, di akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan pernyataan menyikapi aksi terorisme dan berkaitan upaya bersama untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian di Kaltara.

Poin Pernyataan Sikap Bersama

1. Kejadian terorisme, adalah kejahatan terhadap kemanusian. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara mengutuk keras berbagai tindakan terorisme dan radikalisme atas dasar dan latar belakang apapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, teror, menebar rasa kebencian, serta menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban atas musibah yang sedang dialami.

2. Mengajak seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat menahan diri, tidak terprovokasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan terus menggalang solidaritas kemanusian, sekaligus menolak segala bentuk kekerasan, serta tetap menjaga perdamaian dan persatuan di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah pemerintah dan aparat keamanan untuk mengusut secara cepat dan tuntas, motif, pola serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut, juga mengambil tindakan tegas kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Aksi terorisme, termasuk salah satunya bom bunuh diri, bukan peristiwa yang berkaitan dengan agama, walaupun menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan tertentu. Kejadian tersebut adalah murni tindakan terorisme, karena semua agama mengajarkan kedamaian dan persaudaraan.

5. Mendukung sikap Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk memberantas Terorisme dengan menggunakan seluruh instrumen, baik hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan menggunakan seluruh kekuatan TNI, POLRI, Birokrasi serta dukungan masyarakat luas.

6. Meminta kepada DPR RI agar segera menyelesaikan dan mengesahkan Undang-undang Anti Terorisme, dan atau Presiden menerbitkan Perpu tentang Anti Teroris, sambil menunggu proses pengesahan UU Anti Terorisme.

7. Menghimbau kepada media massa baik elektronik, cetak, media online maupun media sosial lainnya untuk menyajikan berita mengenai kejadian ini secara proporsional dan tidak provokatif, serta tidak menyebarkan informasi baik berupa foto maupun video korban bom kepada pihak lain.

8. Menghimbau kepada segenap umat beragama, organisasi masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan seluruh Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk menghentikan segala spekulasi yang bisa memperkeruh situasi dan tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian tetapi tetap menjaga suasana aman dan damai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

9. Menghimbau semua tokoh politik dan masyarakat agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan tidak memperkeruh suasana, dengan mengeluarkan pernyataan yang tendensius yang menciderai perdamaian dan toleransi umat beragama.

10. Pemerintah dan Masyarakat Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Siap Membangun dan Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.