Gubernur Minta Percepat Proses Lelang

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang realisasi kegiatannya belum maksimal, atau bahkan belum jalan untuk segera bergerak. Gubernur minta, paling lambat Juni, proses lelang kegiatan harus sudah tuntas. "Ini sudah masuk bulan lima (Mei), padahal dari awal saya sudah mengingatkan Maret atau April harus sudah mulai jalan. Kalau sampai sekarang masih ada yang belum dilelang, berarti lambat," kata Irianto saat memimpin rapat staf dengan seluruh pimpinan OPD, Senin (21/5).

Gubernur memerintahkan, bagi yang belum menuntaskan proses lelang, untuk segera menyelesaikannya. Juni ini, diharapkan sudah jalan semua kegiatan. "Jangan ditunda-tunda. Dan saya ingatkan juga, jangan main-main. Laksanakan sesuai aturan," ungkapnya.

Berkaitan dengan defisit anggaran yang dialami Pemprov Kaltara, Gubernur menekankan kepada seluruh jajaran OPD dan Biro untuk melakukan efisiensi anggaran. "Kegiatan yang tidak urgent, ditunda dulu. Kalau ada yang bisa dicoret, dicoret. Kita utamakan yang skala prioritas," jelas Irianto.

Agar keterlambatan tidak terulang di tahun depan, Gubernur meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mengantisipasinya sejak awal. Utamanya dimulai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih awal. "Saya ingatkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), tahun depan tidak terulang lagi penyusunan anggaran yang lambat. Diharapkan November sudah ditetapkan APBD, sehingga realisasinya bisa dimulai sejak awal," ungkap Gubernur.

Gubernur menuturkan, sesuai laporan yang diterimanya dari OPD terkait yang menangani, hingga memasuki awal Mei realisasi APBD 2018, baik fisik maupun keuangannya secara keseluruhan masih minim.

Berdasar data Unit Layananan Pengadaan (ULP), melalui sistem e-Pengendalian diketahui jumlah realisasi kegiatan Pemprov Kaltara, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung murni dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 3,15 triliun lebih. Sampai dengan April jumlah realisasi fisik Pemprov Kaltara mencapai 12,22 persen, sedangkan realisasi keuangan baru mencapai Rp 159.040.084.335,00 atau (5,04 persen).

Sementara informasi dari Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, hingga kini jumlah paket yang telah masuk ke dalam ULP berjumlah 405 paket. Dari jumlah itu, yang telah diterbitkan surat tugasnya sebanyak 242 paket. Posisi itu, belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengumumkan di RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Dari 405 paket, sebanyak 221 paket merupakan proyek infrastruktur. Dengan rincian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman (DPUPR-Perkim) 202 paket, Dinas Perhubungan (Dishub)17 paket, Dinas Kesehatan (Dinkes) 1 paket, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 1 paket. Dari total 221 paket infrastruktur sebanyak 158 paket yang sudah diproses lelang oleh ULP.

Selain mengenai percepatan kegiatan, saat memimpin rapat staf bersama Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio, Penjabat (Pj) Sekprov dan jajaran pimpinan OPD dan Biro di lingkup Pemprov Kaltara, Gubernur juga menekankan beberapa hal penting lainnya.

Di antaranya mengenai kedisiplinan bagi para ASN di lingkup Pemprov Kaltara. Begitupun juga terkait dengan penggunaan media sosial. Menyikapi kondisi dan situasi belakangan, Gubernur minta kepada kepala OPD bertanggung jawab memonitor dan mengawasi kepada stafnya. "Jika ada pegawai, apalagi ASN yang melanggar aturan dalam menggunakan media sosial, akan diberikan sanksi. Hal ini juga sesuai dengan Siaran Pers dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dikeluarkan beberapa hari lalu," tutupnya.