3 Desa akan Dibentuk Destana

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Guna mendeteksi dini dan respon cepat penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat membuat program pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Rabu (15/8).

Menurut Irianto, tugas penanggulangan bencana bukan semata tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Kaltara. Pasalnya, bencana tidak akan mengenal wilayah administrasi ruang dan waktu. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. "Jadi, perlu edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi pembentukan Destana untuk memberi pendidikan kepada masyarakat sehingga meminimalkan resiko bencana di masyarakat," papar Irianto, Rabu (15/8).

Rencananya, program tersebut akan direalisasikan tahun ini. Terdapat sejumlah desa di Kaltara yang akan dijadikan pilot project pembentukan Destana. Disebutkan Gubernur, dari informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara, saat ini terdapat 3 desa yang telah dianggap memenuhi syarat menjadi Destana. Yakni Desa Pengian, Desa Long Bia dan Desa Long Peso yang berada di Kecamatan Peso. "BPBD sudah melakukan sosialisasi ke 3 desa tersebut pada 10 Agustus 2018. Bahkan pemerintah pusat juga akan mengucurkan dana dengan total Rp 400 juta per desa untuk operasional Destana yang dibentuk," sebut Gubernur.

Dijelaskan Irianto, hadirnya Destana di Kaltara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh dalam menanggulangi terjadinya bencana. Sehingga syarat sumberdaya manusia yang dibutuhkan harus memiliki kemampuan fisik. "Kemudian mereka diikutkan dalam diklat dengan pelatih khusus dari BNPB dan Basarnas," ucap Gubernur.

Sasaran pemerintah pusat dengan adanya Destana di Kaltara adalah tokoh masyarakat dan sejumlah komunitas yang ada di desa itu. Karena itu, Pandi kembali menegaskan perlu adanya sinergitas antara BNPB Pusat, BPBD Kaltara dan kabupaten/kota.

"Misalnya kita libatkan tokoh masyarakat di sana untuk membentuk komunitas masyarakat Destana," urai Gubernur.

Seperti diketahui, BNPB menargetkan pada 2019 ada 5 ribu desa/kelurahan tangguh bencana yang tersebar di setiap daerah. Tujuannya, supaya masyarakat bisa melakukan antisipasi terhadap resiko bencana yang akan terjadi.

Dijelaskan Kepala BPBD Provinsi Kaltara Mohammad Pandi, BNPB merilis bahwa saat ini ada 374 desa tangguh bencana yang pendanaannya bersumber dari BNPB. Selain itu, ada 1.500 desa tangguh yang difasilitasi oleh berbagai pihak di luar pemerintahan dengan menggunakan prosedur sesuai yang ada di BNPB. "Dengan adanya desa tangguh bencana ini, desa bisa memahami ancaman dan resiko bencana. Bagaimana me-manage risiko itu," ulas Pandi.

Menurut Pandi, bencana tidak pernah datang secara tiba-tiba. Selalu ada tanda-tanda yang menyertai sebelum bencana terjadi. Tanda-tanda itu yang selama ini masih abai diperhatikan oleh masyarakat. "Bencana itu bisa diatasi, longsor bisa diatasi. Bahkan longsor tidak datang dengan tiba-tiba. Ada tanda-tanda. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan," ungkap Pandi.

Tidak hanya itu, dia juga mengajak kepada masyarakat melalui desa tangguh bencana supaya lebih memperhatikan kerusakan lingkungan. Menurut dia, kerusakan lingkungan merupakan pengaruh utama dalam terjadinya bencana.

Saat ini, pemerintah pusat mulai menerapkan analisis resiko bencana dalam setiap pembangunan gedung. Sebab, rata-rata korban dalam bencana disebabkan oleh reruntuhan bangunan. "Artinya tata pembangunan memperhatikan risiko pembangunan terhadap bencana. Saya harap di daerah juga begitu," tutupnya.