Berbagai Program Dilakukan untuk Entaskan Kemiskinan

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Sosial (Dinsos) memprediksi, jumlah penduduk miskin di Kaltara tahun ini sekitar 50 ribu jiwa atau kurang lebih 7 persen dari total penduduk Kaltara yang berjumlah sekira 691 ribu jiwa (versi Badan Pusat Statistik). Angka ini meningkat sedikit dibanding akhir tahun sebelumnya. Di mana pada September 2017 penduduk miskin berjumlah 48,56 ribu atau 6,96 persen. Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, saat membuka kegiatan sosialisasi program penanganan fakir miskin yang berpadu melalui rapat evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pangan se-Kaltara, Jumat (26/10). “Masyarakat yang masuk kategori penduduk miskin, kebanyakan masih mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehigga berpotensi besar bisa terlepas atau terentaskan dari kemiskinannya,” ungkap Syaiful.

Untuk meningkatkan upaya mengentasan kemiskinan di Kaltara, Syaiful menyatakan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya melakukan berbagai program penanganan fakir miskin. Di antaranya melalui pendekatan dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal atau terpencil hingga di wilayah perbatasan antar negara. “Banyak program untuk meminimalisir kemiskinan penduduk di Kaltara. Tidak hanya dari Dinsos, program pemerintah daerah dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya di pemerintahan juga banyak,” katanya.

Disebutkan, program prioritas pemerintah, khususnya melalui Dinsos dalam upaya penanganan fakir miskin di Kaltara, meliputi Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE). Kemudian ada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang termuat didalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Penanganan fakir miskin melalui bantuan Rastra tahun ini dialokasikan untuk semua kabupaten-kota se Kaltara. Dengan rincian, Tarakan 5.355 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Bulungan 4.268 KPM, Nunukan 8.822 KPM, dan KTT 879 KPM. Sedangkan Malinau memiliki program sendiri, yakni Rasda (Beras Daerah),” paparnya.

Syaiful mengatakan, program lainnya, yaitu bantuan UEP KUBE tahun ini melalui APBD ditargetkan 200 KK dengan alokasi Rp 429.500.000. Kemudian melalui APBN direalisasikan kepada 1.000 KK dengan anggaran sekitar Rp 2 miliar yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu pesisir, perkotaan, dan pedesaan. “Kalau bantuan KUBE melalui APBD, diberikan berupa barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha kelompok. Sedangkan yang dari APBN diberikan berupa uang tunai, di mana masing-masing kelompok Rp 20 juta. Kita targetkan, November nanti realisasi KUBE bisa tersalurkan 100 persen,” tutup Syaiful.