Targetkan UHC 100 Persen di 2019

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanannya, menjadi topik pembicaraan pada Respons Kaltara, Senin (29/10) di Kedai 99, Tanjung Selor. Lebih tepatnya, mengenai upaya Pemprov Kaltara mencapai target UHC 100 persen pada 2019.

Menampilkan 3 narasumber, yakni Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dr Muhammad Hasbi Hasyim, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara Usman, dan kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tarakan Wahyudi Putra, edisi kali ini mengupas sejumlah cara Pemprov Kaltara meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Program ini, selanjutnya disebut Kaltara Sehat.

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa Kaltara menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu memberikan jaminan kesehatan bagi penduduknya hampir 100 persen. Sesuai data BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan, hingga 15 Oktober lalu kepesertaan program JKN-KIS di Kaltara sudah mencapai 98,37 persen. Atau sebanyak 625.024 jiwa penduduk Kaltara telah memiliki KIS, yang juga disebut kartu Kaltara Sehat. “Tidak semua warga Kaltara dapat dibiayai iurannya melalui APBD Kaltara, hanya warga kurang mampu yang dapat menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran)-APBD,” kata Wahyudi Putra, kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.

Hingga tahun ini, masih ada sekitar 13 ribu jiwa lebih warga Kaltara yang belum tercover JKN-KIS. Untuk itu, Pemprov Kaltara bersama pemerintah daerah setempat patut berkomitmen menyiapkan anggaran pembiayaannya. “Pemprov Kaltara berkomitmen menanggung 40 persen pembiayaan PBI-APBD, sisanya 60 persen dari pemerintah daerah. Kalau dari hitung-hitungan BPJS Kesehatan, provinsi perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp 1.538.976.000 (untuk 5.576 warga) dan daerah totalnya Rp 2.308.464.000 (untuk 8.364 warga). Ini proyeksi kebutuhan anggaran agar UHC 100 persen di 2019,” timpal Usman, kepala Dinkes Provinsi Kaltara. Pun demikian, BPJS Kesehatan masih akan melakukan verifikasi untuk memilah warga yang benar-benar berhak menjadi PBI-APBD.

Terkait layanan kesehatan yang diberikan, diungkapkan Dirut RSUD Tarakan dr Muhammad Hasbi Hasyim, pihaknya berupaya maksimal menyajikan layanan yang baik kepada para pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk ke RSUD Tarakan. “Bahkan, apabila ada pasien yang tak melalui fasilitas kesehatan pertama, tapi langsung ke RSUD Tarakan, tetap kami layani,” urai Hasbi. Hasbi pun memastikan, menopang JKN-KIS atau Kaltara Sehat ini, pihaknya secara maksimal pula menjalankan program layanan penunjang. Seperti, layanan jemput pasien dan lainnya.