Pemprov Buat Kebijakan Pro Revolusi Industri 4.0

Balikpapan (Antaranews Kaltara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang pro terhadap Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut sudah dilakukan Pemprov Kaltara dengan sejumlah kebijakan yang mendukung pengembangan 4 hal yang menjadi ciri Revolusi Industri 4.0 itu. Yakni, menopang pengembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data dan Internet of Things (IOT). Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyampaikan orasi ilmiah pada Rapat Terbuka Senat Universitas Balikpapan Wisuda Program Diploma IV, Sarjana dan Pascasarjana Tahun Akademik 2017/2018 di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/11).

Dikatakan Gubernur, pentingnya pemerintah daerah membuat kebijakan pro Revolusi Industri 4.0, lantaran kepentingan keberlanjutan pengembangan ekonomi di daerah itu sendiri. "Pemerintah daerah perlu melakukan respons terhadap isu strategis Revolusi Industri 4.0. Dimana, digitalisasi menjadi kuncinya, digitalisasi akan mendisrupsi banyak aktivitas ekonomi yang ada," kata Gubernur.

Intinya, inovasi teknologi selalu memaksa pemerintahan untuk dapat bertransformasi. Lalu, bagaimana tata kelola pemerintahan di era Revolusi Industri 4.0? "Prof Rhenald Kasali, dalam bukunya Disruption mengatakan, teknologi menghasilkan inovasi disruptif yang mengganggu kemapanan. Disrupsi, bukan sekedar fenomena hari ini, melainkan fenomena 'hari esok' yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini. Dan, hari ini tidak memberikan pemerintahan waktu yang cukup untuk memikirkan kebijakan yang antisipatif," beber Irianto.

Gubernur menyebutkan, apabila sebuah daerah, khususnya di Kaltara ingin berhasil membangun masyarakat juga daerahnya, maka pemerintahnya harus dapat membangun karakter masyarakat yang mau menghargai inovasi dan memberikan insentif bagi warganya yang kreatif dan berbakat, serta membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakatnya. "Inovasi teknologi memungkinkan terjadinya redistribusi dan desentralisasi kekuasaan sehingga pemerintah akan semakin menghadapi tekanan untuk mengubah pendekatan penglibatan publik dalam pembuatan kebijakan," papar Gubernur.

Dampak perubahan teknologi bagi pemerintahan akan megubah pola hubungan pemerintahan dan warganya. Dengan begitu, menurut Irianto, pemerintah butuh cara pandang baru dalam memandang warganya, maupun sebaliknya. "Perubahan inilah yang akan berimplikasi pada kebutuhan akan tata kelola, proses kebijakan dan transformasi internal pemerintah yang tepat," jelas Gubernur.

Di era Revolusi Industri 4.0, tata kelola pemerintahan mulai bergeser dari tata kelola kolaborasi dan jaringan menuju tata kelola model ABC atau Awareness Based Collective Action. Model ini lebih dekat dengan konsep open government yang diadopsi Pemerintah Indonesia dari Amerika Serikat pada 2011. "Open government ini mensyaratkan open data," ungkap Irianto. Keterbukaan data, tak hanya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan, tapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

Ditegaskan Gubernur, sejak 2015, Pemprov Kaltara sudah menggunakan konsep ini dengan meluncurkan Integrated Resource Government Information System (IRGIS). "Ini merupakan media informasi elektronik yang berisi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan," urai Gubernur.

Juga ada sistem lainnya yang merupakan implementasi dari konsep open governement. Salah satunya, sistem penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, melalui program Respons Kaltara. "Dengan program ini, nyaris setiap minggu, setiap kepala OPD atau lembaga terkait lainnya dihadirkan untuk mengisi acara. Sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari warga. Program ini bersifat online, dan memanfaatkan dengan baik keberadaan media sosial. Ini digagas oleh Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltara," ulas Irianto. Secara keseluruhan, ada lebih dari 20 aplikasi digital dan program yang tersebar di seluruh OPD di Kaltara.

Program Respons Kaltara sendiri, kata Irianto merupakan upaya Pemprov Kaltara untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk proaktif berinteraksi dengan pemerintah. "Disini pengambil kebijakan bisa langsung menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat secara real time," ucap Gubernur menutup.(humas)