Tahap Awal Rencana Pembangunan PLBN Labang Dimulai

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Setelah dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bakal dimulai pembangunannya tahun ini, yakni PLBN Long Midang (Krayan) dan Sei Pancang (Sebatik), Nunukan, Pemerintah juga telah melakukan tahapan untuk melakukan pembangunan PLBN lain yang diusulkan di Kalimantan Utara (Kaltara). Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, menurut informasi yang diperoleh, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penentian titik dan koordinat jalan dan jembatan pada calon PLBN yang rencananya akan dibangun di Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan lewat pengeboran ini dilakukan di Sungai Pasiangan dan Sungai Sedalid yang berdekatan dengan patok negara GP1. Pengeboran titik dan koordinat jalan dan jembatan ini sendiri telah dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 7 hingga 11 Januari 2019 lalu. “Jika tahapan ini selesai dilakukan, tahun ini insya Allah bisa dimulai juga dengan membuat DED (Detail EngineeringDesign),” ungkapnya. PLBN Labang sendiri, merupakan wilayah yang diusulkan oleh Pemprov Kaltara, selain Long Midang, Sei Pancang dan Long Nawang di Malinau. “Dengan dibangunnya PLBN, dihaapkan ke depan wilayah itu akan menjadi etalase di kawasan perbatasan Indonesia dengan Sabah Malaysia. Di samping juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan dan pembanguan di masa yang akan datang,” ungkap Irianto.

Dikatakan Gubernur, pembangunan PLBN bukan saja berfungsi untuk pelintasan manusia dan barang saja. Lebih dari itu, PLBN juga diharapkan menjadi pengembangan perekonomian di perbatasan. Seperti pasar atau peningkatan perdagangan lintas batas, terutama ekspor. “Sesuai dengan permintaan Presiden RI Joko Widodo, bahwa di PLBN itu nanti harus ada aktifitas ekonomi masyarakat, seperti pasar dan lainnya. Sehingga wilayah ini menjadi terpadu,” ujarnya. Irianto, berkaitan dengan rencana pembangunan PLBN ini, pemerintah melalui kementerian dan Lembaga terkaitnya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Seperti salah satunya yang dilakukan kepada masyarakat di wilayah Labang. Di mana dari sosialisasi ini, terdapat beberapa usulan dan masukan dari masyarakat. Di antaranya, warga mengusulkan agar Desa Labang digusur bertingkat 3 dan disatukan dengan wilayah pembanguan PLBN. Warga juga menginginkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Jalan Paralel Perbatasan Nasional dengan jalan Labang menuju PLBN nantinya. “Melalui infrastruktur ini, akan memudahkan akses menuju PLBN yang akan dibangun. Sehingga ke depan, diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk perkembangan masyarakat, terutama perputaran ekonomi. Dan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru,” lanjutnya. Juga ada beberapa usulan aksi jalan dan jembatan antara desa, maupun dengan wilayah Malaysia di sekitar PLBN tersebut.

Terkait dengan lahan, Gubernur yang didampingi Kepala Biro Perbatasan Nasional Samuel ST Padan mengatakan, pada wilayah pembangunan PLBN wilayah Labang sudah tidak masalah. Masyarakat setempat telah bersedia menghibahkan lahan. Tak hanya untuk pembangunan PLBN-nya, namun juga lahan yang dilalui oleh jalan poros menuju PLBN. “Lahan untuk PLBN-nya sudah siap, ada sekitar 10 hektare luasnya,” imbuh Samuel.

Sementara itu, berkaitan dengan dua PLBN yang sebelumnya sudah menyelesaikan berbagai tahapan awal, direncanakan tahun 2019 akan dimulai pembangunannya. “Dua lokasi itu di Sei Pancang (jalur laut) dan Long Midang (jalur darat). Dua PLBN Tipe B itu akan dilakukan proses lelang. Paling lambat lelangnya triwulan II tahun 2019,” ungkapnya. Pengerjaan fisik bangunan yang dilakukan dengan system kontrak multiyears atau tahun jamak yang akan dimulai 2019 dan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan pendirian bangunan utama dan jalan utamanya. Setelah tahap pertama itu selesai, baru dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua. Di tahap ini tinggal finishing, dalam hal ini pembangunan rest area dan bangunan pendukung lainnya di PLBN tersebut.

Anggaran yang digunakan untuk membangun PLBN, sepenuhnya berasal dari pusat melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Gubernur berharap proses pengerjaan pembangunan PLBN dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan begitu, sejumhah upaya yang dilakukan pemerintah di wilayah perbatasan itu dapat mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat Kaltara, khususnya yang tinggal di wilayah PLBN tersebut. “Dukungan dari masyarakat, utamanya warga di sekitar rencana pembangunan PLBN sangat diharapkan. Termasuk juga dukungan dari stakeholder lainnya, agar pembangunan PLBN berjalan lancar,” imbuhnya.