“Beasiswa Kaltara Cerdas bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) pada level perguruan tinggi, sehingga terwujud masyarakat yang berkualitas dalam mendukung percepatan pembangunan di Kaltara,” kata Gubernur, baru-baru ini.
Penganggarannya sendiri, berbentuk dana hibah kepada institusi pengelola Kaltara Cerdas. Yakni, Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara. Dana hibah tersebut, terdiri dari dana bantuan beasiswa dan operasional Dewan Pendidikan. “Besarannya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dimana usulan pagu anggaran beasiswa diusulkan Dewan Pendidikan ke Pemprov Kaltara,” jelas Irianto.
Progres realisasi Kaltara Cerdas 2019 sendiri, tinggal menunggu surat permohonan pencairan dana beasiswa dari Dewan Pendidikan. “Atas nama Pemerintah Provinsi, kami menyampaikan permohonan maaf atas lambannya pencairan beasiswa Kaltara Cerdas tahun ini. Lantaran, saat ini di internal Dewan Pendidikan sedang ada permasalahan. Akibatnya proses keadministrasian belum berjalan optimal. Jadi sementara sedang diperbaiki dulu di jajaran kepengurusan,” tutur Gubernur.
Terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara Suriansyah menyebutkan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk beasiswa Kaltara Cerdas sudah diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara untuk diverifikasi. “Untuk saat ini, RAB diverifikasi adalah RAB dari APBD Murni. Apabila masih ada teranggarkan di APBD Perubahan maka akan kami ajukan lagi permohonan pencairannya,” ungkap Suriansyah.
Dengan ketersediaan anggaran yang ada, dikalkulasikan sekitar 4 ribuan pemohon bantuan beasiswa dapat diakomodir. “Seperti tahun sebelumnya, yang diakomodir Kaltara Cerdas adalah siswa berprestasi secara akademik, rangking kelas, mahasiswa baik dalam atau luar negeri, dan lainnya,” jelasnya. Dipaparkan juga, apabila ada tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2019, dan jumlah penerima beasiswa tidak bertambah maka nilai bantuan akan ditambah.
Terkait persoalan internal di Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Suriansyah mengakui bahwa akan dilakukan perubahan struktur kepengurusan. Mulai dari jabatan ketua, sekretaris, bendahara dan jabatan lainnya. “Pengisi jabatannya akan di-rolling. Usulannya sudah kami ajukan kepada Pemprov Kaltara melalui Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat). Rolling harus dilakukan, karena masa jabatan pengurus saat ini sesuai SK yang diterbitkan, hingga 2021. Jadi, kami hanya melakukan perubahan dengan memperbaiki struktur kepengurusannya,” tutup Suriansyah.
