Praktisi sayangkan adanya kabar kelangkaan BBM

Tarakan (ANTARA) - Praktisi dan pemerhati transportasi logistik, Bambang Haryo menyayangkan adanya kabar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah daerah, sedangkan angkutan logistik darat memegang peranan penting dalam sistem transportasi nasional.

“Lebih dari 85 persen sehingga kelangkaan solar subsidi pasti
berdampak terhadap perekonomian nasional. Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut," kata Bambang Haryo dalam siaran persnya diterima Antara di Tarakan, Minggu.

Dia memandang, angkutan darat merupakan urat nadi perekonomian, bukan hanya perannya yang dominan melainkan juga konektivitasnya cukup erat dengan moda angkutan lain.

Baik laut, kereta api, maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim barang dari hulu hingga hilir atau konsumen.
Akibat kelangkaan BBM ini dampaknya sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat.

Menurut Bambang Haryo, Kemenhub sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap konektivitas seharusnya paling peduli dan berada di depan mengatasi kelangkaan solar subsidi.

Mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga mengatakan kelangkaan solar subsidi yang berlarut-larut juga memberikan kesan negara tidak hadir.

Terutama untuk memberantas mafia BBM subsidi sehingga kuota solar selalu jebol. Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut pengerit atau pelangsir.

“Hampir 50 persen dari kuota solar subsidi itu diperkirakan menguap ke industri di daerah-daerah, sedikit saja yang tersisa untuk angkutan logistik dan angkutan umum. Pemerintah harus serius dan tegas memberantas kebocoran BBM yang masif ini, karena itu kita minta BPK, KPK, dan Polri turun tangan,” tegasnya.

Dia mengatakan, kelangkaan solar seharusnya tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR RI menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter (KL) tahun 2019, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi tahun 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1 persen.

Sementara itu, GM Pertamina MOR VI, Boy Frans Justus Lapian memastikan BBM di Kalimantan khususnya produk BBM subsidi yaitu solar dan premium serta LPG 3 kg dalam keadaan aman dan cukup.

Dijelaskannya bahwa kuota BBM dan LPG Subsidi tahun 2019 yang ditetapkan Pemerintah untuk wilayah Kalimantan masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, BBM dan LPG subsidi di Kalimantan dalam kondisi aman. Sisa kuota akan kami salurkan sebaik-baiknya agar tepat sasaran dan cukup hingga akhir tahun" kata Boy.

Untuk memastikan BBM dan LPG subsidi terdistribusi sesuai ketentuan, Pertamina terus melakukan pengawasan ke lembaga penyalur seperti mewajibkan SPBU memasang CCTV, sidak berkala dan monitor penjualan BBM di SPBU.

Untuk LPG 3 kg, Pertamina juga melakukan monitoring rutin, sidak dan pemantauan penjulan Agen dan pangkalan yang sudah terintegrasi ke dalam sistem.

Selain itu, Pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan aparat jika ada penyimpangan BBM dan LPG Subsidi di lembaga penyalur.

"Kami perketat untuk mengantisipasi kecurangan yang mungkin terjadi antara lain pengetap dan tanki modifikasi di SPBU maupun penyimpangan di LPG 3 kg di agen dan pangkalan. Jika lembaga penyalur terbukti bersalah, kami akan beri sanksi" tegas Boy

Pertamina menyadari bahwa pengawasan BBM dan LPG Subsidi tidak bisa dilakukan sendiri, untuk itu Pertamina menyediakan akses call center di nomor 135.

"Untuk hal-hal yang masih di dalam kewenangan Pertamina terkait pelayanan dan penertiban administrasi akan segera kami tindaklanjuti. Namun jika ada hal hal yang menjadi ranah hukum tentu akan kami koordinasikan ke aparat" kata Boy.
Baca juga: 4 Persoalan Distribusi BBM dan LPG 3 Kg Segera Diatasi
Baca juga: Alokasi BBM dan LPG Ditambah