Sidang PK Djoko Tjandra diagendakan lagi

id Djoko Tjandra

Sidang PK Djoko Tjandra diagendakan lagi

PN Jakarta Selatan kembali agendakan sidang PK Djoko Tjandra

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengagendakan sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Djoko Tjandra, Senin.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno saat ditanya tentang agenda sidang PK Djoko Tjandra mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

"Iya, Insha Allah jam 10," kata Suharno.

Djoko Tjandra merupakan buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan hak tagih (cassie) Bank Bali.

Baca juga:Komjak: Kejaksaan perlu inventarisasi aset Joko Tjandra
Baca juga:Anggota DPR minta Menkumham bertindak seperti Kapolri
Ketua Majelis Hakim Nazar Effriandi (tengah) memimpin sidang permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (6/7/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
Sebelumnya,Djoko pada Agustus tahun 2000 didakwa oleh JPU Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.

Djoko Tjandra mendaftarkan PK pada 8 Juni 2020 atas vonis dua tahun penjara yang harus dijalaninya.

Sidang ini merupakan yang kedua setelah sidang perdana tanggal 29 Juni 2020 dan Djoko Tjandra tidak hadir.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengagendakan sidang pada Senin (6/7), tapi lagi-lagi pemohon tidak hadir dengan alasan sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada sidang kedua tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon untuk menghadirkan Djoko Tjandra, jika tidak permohonan akan dibatalkan.

Baca juga:IPW apresiasi Kapolri bongkar persekongkolan lindungi Djoko Tjandra
Baca juga:Orang datangi Pusdokkes urus surat bebas corona bukan Djoko Tjandra
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) menerima penyerahan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri dari Brigjen Pol Pratesijo Utomo yang diwakili Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Cahyo Hurip Mulyono (kiri) dalam upacara di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Polri secara resmi mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan terkait kasus surat jalan buronan Djoko Soegiharto Tjandra. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww
Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma pada Senin (6/7) mengatakan, pihaknya menghormati keputusan tersebut sesuai aturan dalam undang-undang.

"Kita menghormati undang-undang, Pasal 265, menyebutkan bahwa kalau tidak hadir permohonan kita bisa batal," kata Andi.

Menurut Andi, permohonan PK bisa diajukan kembali tinggal menunggu respon dari kliennya.
"Bisa mengajukan kembali. Tinggal Pak Joko aja memenuhi Pasal 265 atau tidak," kata Andi.

Pasal 265 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara garis besar mengatur bahwa terpidana sebagai pemohon wajib hadir dalam sidang pemeriksaan tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum.
Baca juga:Brigjen Prasetijo Utomo ditahan di Provost Mabes Polri dua pekan
Baca juga:Propam periksa Brigjen NS terkait pencabutan red notice Djoko Tjandra
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Sri Muryono

Pewarta :
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar