KPU Kaltara konsolidasikan pengadaan logistik pilkada di Nunukan

id pilkada serentak 2020, KPU Kaltara, pengadaan logistik

KPU Kaltara konsolidasikan pengadaan logistik pilkada di Nunukan

Rapat koordinasi persiapan pengadaan logistik pilkada serentak 2020 di Kabupaten Nunukan, Jumat (14/8)

Nunukan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara menggelar konsolidasi dengan seluruh komisoner kabupaten/kota dan staf sekretariat sebagai upaya persiapan pengadaan logistik pilkada serentak 2020 di Kabupaten Nunukan.

Konsolidasi ini dilaksanakan lebih awal agar tidak terdesak dengan semakin mepetnya tahapan pilkada menjelang pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur maupun Bupati-Wakil Bupati.

Hal ini diungkapkan, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami disela-sela rapat koordinasi persiapan pengadaan logistik pilkada serentak 2020 di Kabupaten Nunukan, Jumat.

Ia menerangkan, rapat koordinasi ini sengaja dilaksanakan lebih cepat karena pasca pencoklitan data pemilih sudah dapat menjadi gambaran jumlah pemilih tetap meskipun sifatnya masih sementara.

"Jadi pasca selesainya pencoklitan data pemilih pilkada ini maka kita sudah punya gambaran awal soal jumlah surat suara yang harus disediakan pada pilkada serentak 2020 di Kaltara ini," beber dia.

Melalui rapat koordinasi ini juga akan diusahakan mendapatkan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan komisoner kabupaten/kota karena forum ini diharapkan menemukan solusinya dari kendala yang diperkirakan bakal terjadi pada pandemi COVID-19 ini.

"Harapan kita pada rakor ini, langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengadaan logistik pilkada khususnya surat suara bisa padu semuanya dari teman-teman di kabupaten/kota dengan KPU Provinsi," harap Suryanata.

Ia menegaskan, perlu menekankan bahwa terkait pengadaan logistik ini benar-benar bisa tepat jumlahnya dan waktunya. Mengenai jumlahnya kata dia, KPU Kaltara dengan kabupaten/kota harus padu terhadap kebutuhannya.

Sekaitan dengan waktu pengadaan logistik pilkada serentak di Kaltara sendiri, Suryanata mengaku masih menunggu "time line" dari KPU RI.