Telegram ini keluar atas perintah PresidenJokowiyang meminta Kapolri untuk menuntaskan pungli danpremanyang bikin sopir pelabuhan mengeluh.
Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para Kapolda dikarenakan maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya, sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” ujarKabareskrimPolri Komjen Pol Agus Andriantodi JakartaRabu (16 Juni 2021).
Agus menyampaikan, saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus digenjot oleh pemerintah, jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat.
"Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", ucap Agus.
Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda.
1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.
2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.
Baca juga: Di hadapan Komisi III, Kapolri paparkan 15 aplikasi layanan publik semudah pesan pizza
Baca juga: Kapolri tegaskan siap tegur Kapolda dan Kapolres yang belum tindak premanisme
Baca juga: Polda Kaltara Akan Mengelar Operasi Pekat Dengan Sasaran Premanisme
Baca juga: Polda Kaltara Amankan Seorang WNA Membawa Permen Mengandung Ganja
Baca juga: Premanisme sudah meresahkan, Kapolri: Semua Polda harus tindak tegas
