Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan mempertahankan serta memperkuat tren positif indeks demokrasi di Kaltara
“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya Kaltara telah menunjukan indikator positif pada perkembangan demokrasi," kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang melalui Ferdy Manurun Tanduklangi selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan antar Lembaga Pemprov Kaltara Ruang Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan, Selasa.
Pada kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltara Tahun 2021 dalam upaya meningkatkan pembangunan politik di Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara.
Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.
Dia mengatakan bahwa
Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukam) Indonesia tahun 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang.
"Kondisi tersebut ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” kata Ferdy.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.
Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018 berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia agar fluktuasi indeks demokrasi Indonesia dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.
“Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan strategi spesifik yang berguna untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi Provinsi Kaltara di masa pandemi COVID-19 perlu diperhatikan.
“Dengan ini perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik karena dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara,” kata Ferdy.
Baca juga: Pemprov Kaltara Berupaya Meningkatkan Swasembada Pangan
