Sebarkan moderasi beragama, 50 guru Kaltara gelar deklarasi damai

id Fkpt ,Bnpt,Terorisme,Radikalisme

Sebarkan moderasi beragama, 50 guru Kaltara  gelar deklarasi damai

Deklarasi damai 50 guru Kaltara sebarkan moderasi beragama (Teuku Fauzansyah-Bnpt)

Tanjung Selor (ANTARA) - Sedikitnya 50 guru dari berbagai sekolah di Kalimantan Utara melakukan deklarasi damai guna menyebarkan semangat moderasi beragama dalam memerangi penyebaran paham radikal terorisme.

Kepala Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)Setyo Pranowo di Tanjung Selor, Kamis mengatakan bahwa kegiatan deklarasi damai 50 guru Kalimantan Utara adalah bagian dari acara "Camping Keberagaman" dalam pencegahan radikal terorisme di Kaltara.

Deklarasi damai 50 guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/sekolah sederajat digelar di halaman Gedung Diklat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia) Bulungan, tadi malam (5/7/2023).

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan guru dalam memerangi paham radikalisme termasuk bagian dari strategi pentahelix.

BNPT sejak 2022 telah menerapkan skema pentahelix untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme serta radikalisme.

Konsep pentahelix merupakan langkah pelibatan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.

Penerapan konsep pentahelix diharapkan mampu membuat berbagai sektor terkait bisa bersinergi secara lebih mendalam untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme, khususnya menangkal unsur terorisme transnasional dan transideologi.

Data BNPT sedikitnya ada 120 negara di dunia yang kini terdampak adanya aksi terorisme yang bersumber dari transnasional dan transideologi.

Terkait itu, peran semua pihak termasuk praktisi atau guru memiliki peran mencegah berkembangnya paham kekerasan di sekolah, mengingatpemuda dan pelajar jadi target penyebaran radikalisme dengan dua alasan utama, pertama karena kondisi mereka dianggap "labil", kedua untuk regenerasi bagi kelompok radikal terorisme.

Deklarasi damai itu dengan enam pernyataan, antara lain pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Serta ada pernyataan guru Indonesia menolak segala bentuk paham dan aksi radikalisme dan terorisme. Para guru juga siap menjadi pelopor moderasi beragama.

Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat Abdul Wahid menyambut baik acara yang digelaroleh BNPT dan Bidang Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kaltara itu.

"Tidak ada kemajuan di suatu daerah jika daerahnya tak damai dan tidak ada kedamaian di suatu daerah jika penduduknya tidak mengutamakanazas toleransi," katanya.

Ia menambahkan bahwa bangsa Indonesia terbentuk dengan adanya persatuan. Sedangkan persatuan jadi salah satu syarat adanya kedaulatan, kemakmuran dan keadilan.

"Semoga kehadiran kita pada acara ini menjadi momentum silaturahmi antarumat beragama, serta semakin memperkokoh tujuan kita membangun daerah Bulungan dan bangsa ini," kata bupati.

Penyebaran video moderasi

Sementara itu, narasumber dalam acara itu, yakni Sholehuddin, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Direktur Pusat Kajian Moderasi Beragama menyatakan kegiatan itu bertujuan untuk saling mengenal antara para guru dari berbagai latar belakang agama berbeda.

Juga acara "Camping Keberagaman" untuk pembuatan video bahan ajar "berkolaborasi untuk damai beragama di sekolah".

Dengan tersedia berbagai bahan ajar itu maka mempermudah para pendidik untuk mendapat bahan terkait moderasi beragama.

Mengingat selama ini, diperkirakan medsos berperan signifikan dalam penyebaran paham intoleransi dan radikal terorisme.

Baca juga: BNPT: Pemuda dan pelajar jadi target penyebaran radikalisme
Baca juga: BNPT gelar lomba menulis surat untuk Presiden sebagai napak tilas RA Kartini
Baca juga: Baju adat di Rakornas FKPT, Ini pesan "local wisdom" dari Kaltara
Baca juga: Di Rakornas FKPT, BNPT serahkan sertifikat standar pengamanan objek vital strategis
Baca juga: Telaah - Pencegahan radikalisme di ujung negeri