Belanja APBN 2023 di Kaltara telah mencapai Rp4,67 triliun

Tanjung Selor (ANTARA) - Belanja APBN 2023 di Provinsi Kaltara telah mencapai Rp4,67 triliun atau 38,15 persen dari pagu anggaran 2023 sebesar Rp12,2 triliun, terhitung pada Mei 2023.

“Kenaikan belanja negara ini ditopang oleh kenaikan belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Sakop di Tanjung Selor, Sabtu.

Total belanja itu mengalami kenaikan nominal sebesar Rp1,2 triliun atau 36,43 persen jika dibanding total belanja pada Mei 2022 yang hanya sebesar Rp3,4 triliun dari pagu Rp12,08 triliun.

Sakop menjelaskan, belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1,33 triliun atau 36,57 dari dari pagu. Total realisasi belanja Pemerintah Pusat 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp424,08 miliar atau 44,47 persen.

Belanja modal mengalami kenaikan capaian realisasi belanja paling besar yaitu Rp250,75 miliar atau 98,02 persen. Hal itu disebabkan adanya realisasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pembangunan jalan nasional di Kaltara.

Sedangkan belanja barang terjadi kenaikan sebesar Rp158,41 miliar atau 48,93 persen, dampak pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan penyelenggaraan angkutan perintis.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah atau TKD telah mencapai Rp3,29 triliun atau 38,85 persen.

Sakop juga menyebut terjadi kenaikan nominal yang sangat signifikan atas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2023 sebesar Rp885,30 miliar atau 276,53 persen. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan yang signifikan atas alokasi DBH untuk seluruh Pemerintah Daerah di Kaltara akibat booming harga komoditas sumber daya alam (SDA) pada 2022.

Adapun proyeksi belanja Pemerintah bulan Mei 2023 understated (terlalu kecil diakui) Rp157,31 miliar, disebabkan oleh understated belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp45,07 miliar atau 16,69 persen dan understated Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp202,38 miliar atau 30,09 persen.

Terhadap Pendapatan Negara di wilayah Kaltara disebut mengalami peningkatan sebesar Rp235,30 miliar atau 22,23 persen dibandingkan periode 2022. Kenaikan pendapatan ini dikontribusikan kenaikan penerimaan perpajakan sebesar Rp193,23 miliar atau 20,11 persen dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp42,08 miliar atau 42,98 persen.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mendominasi penerimaan perpajakan dengan total penerimaan sebesar Rp821,25 miliar. Adapun jenis PPh dengan penerimaan terbesar adalah penerimaan PPh Pasal 21 dengan total penerimaan sebesar Rp351,08 miliar, diikuti PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp268,99 miliar dan PPh Final sebesar Rp84,87 miliar.

Pada 2023, bea keluar/pungutan ekspor mendominasi penerimaan perdagangan internasional dengan total penerimaan Rp5,24 miliar. Kondisi 2023 terbalik dengan kondisi 2022 dimana penerimaan bea masuk mendominasi penerimaan perdagangan internasional.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya masih mendominasi PNBP baik pada 2022 maupun 2023. Pada 2023, pendapatan jasa kepelabuhan memberikan kontribusi terbesar dengan penerimaan sebesar Rp29,76 miliar, diikuti pendapatan biaya pendidikan Rp18,19 miliar dan pendapatan Jasa Bandar Udara sebesar Rp9,54 miliar.

Sakop mengatakan, proyeksi Pendapatan Negara Mei 2023 overstated Rp35,79 miliar, disebabkan oleh overstated Penerimaan Perpajakan sebesar Rp44 miliar atau 22,68 persen, overstated Penerimaan Bea dan Cukai Rp0,35 miliar atau 30,70 persen, dan overstated PNBP dan Hibah Rp7,86 miliar atau 32,62 persen.

Perekonomian Optimistis dan Waspada

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Sakop, mengatakan situasi perekonomian Indonesia yang terus optimis dan waspada diprediksi akan terus mewarnai kondisi perekonomian Indonesia sepanjang 2023 ini.

Kondisi tersebut berdasarkan data belanja negara sampai dengan Mei yang tetap tumbuh. Adapun Kinerja perekonomian nasional Mei dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global Indonesia itu sendiri. Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, kondisi ini berbeda dengan kondisi global yang belum menunjukkan pemulihan.

Kondisi perekonomian nasional tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional-regional termasuk Provinsi Kaltara.

Pada Mei 2023, terjadi inflasi sebesar 3,07 persen (y-o-y) dan deflasi bulanan - 0,15 persen (mt-m) di Provinsi Kaltara. Hal itu dipengaruhi oleh kelompok transportasi sebesar 14 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,32 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,56 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,06 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,02 persen.

“Kondisi ekonomi di regional Kaltara tersebut salah satunya dipengaruhi oleh belanja-belanja Pemerintah dalam hal ini APBN yang dialokasikan di provinsi ini,” demikian Sakop.