Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah RI sedang menyiapkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) "Industri Hilirisasi Terpadu Bulungan (Mangkupadi)" di Kalimantan Utara dengan luas total (darat dan laut) 11.696,53 hektare.
"KEK ini sejalan dengan pembangunan Kawasan Industri Hijau Industri (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan Kaltara,"kata Kepala Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Kawasan Ekonomi Nasional Bambang Wijanarko di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat.
Bahkan, imbuh dia tahapan kini sudah dalam proses pembuatan dasar hukum sejak diusulkan oleh salah satu investor di proyek KIHI Tanah Kuning-MangkupadiKabupaten BulunganKaltara.
Luas lahan diusulkan menjadi KEK mencapai 11.696,53 hektare yang mencakup 9.544,84 hektare wilayah darat dan 2.151,69 hektare wilayah laut.
Dari luas tersebut, 7.880,75 ha atau 67,37 persen sudah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Pemerintah sudah menyiapkan nama bagi KEK baru yang bergerak di sektor industri manufaktur dan energi hijau itu, yaitu KEK "Industri Hilirisasi Terpadu Bulungan (Mangkupadi)".
Rencana kegiatan usahanya mencakup produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.
Nilai investasi diproyeksikan mencapai Rp504 triliun yang bersumber dari pelaku usaha Rp490 triliun dan badan usaha Rp14 triliun.
“Investor utamanya adalah PT. Kalimantan Aluminium yang kini sedang membangun smelter aluminium dengan kapasitas 500.000 ton di KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi Kabupaten Bulungan,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan tenaga kerja yang terserap di KEK Industri Hilirisasi Terpadu Bulungan (Mangkupadi) mencapai 140.796 orang dengan rincian 128.274 tenaga kerja langsung (konstruksi dan operasional) dan 12.500 orang pekerja tidak langsung.
Ia optimistis bahwa kehadiran KEK memberi kontribusi PDRB rata-rata bagi Kabupaten Bulungan sebesar Rp42 triliun dan juga Rp42 triliun bagi Provinsi Kaltara.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian RI Elen Setiadi menyatakan bahwa KEK Mangkupadi berpotensi mempercepat peningkatan pangsa ekonomi Kaltara di tingkat regional Kalimantan yang saat ini masih relatif kecil.
"Saat ini, proses pengusulan KEK Bulungan (Mangkupadi) sedang berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa andil ekonomi Provinsi Kaltara terhadap ekonomi Nasional pada 2024 baru mencapai 0,31 persen dari 5,52 persen andil Pulau Kalimantan.
Provinsi Kalimantan Timur masih dengan share tertinggi yaitu 3,24 persen, disusul Kalimantan Barat 0,74 persen, Kalimantan Selatan 0,73 persen, dan Kalimantan Tengah 0,50 persen.
“Dengan kehadiran KEK, kita semua optimistis Provinsi Kaltara mampu memberi share yang tinggi terhadap perekonomian regional Kalimantan dan Nasional,” tutur Elen Setiadi.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang kemudian menyambut baik terselenggaraseminar pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mangkupadi dan manfaatnya bagi perekonomian daerah dan regional.
Ia mengatakan bahwa potensi unggulan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan kini menjadi perhatian nasional bahkan global.
Gubernur juga menyebut potensi besar KEK Mangkupadi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltara melalui pengembangan berbagai sektor seperti industri agro, pengolahan hasil laut, logistik, serta energi terbarukan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara Hasiando G Manik mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltara secara umum masih berada di bawah rata-rata nasional.
"Oleh karena itu, upaya untuk menarik investasi menjadi sangat relevan, terutama dengan adanya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan dan usulan KEK Mangkupadi," ujarnya.
Hasiando menyebut bahwa kontribusi signifikan sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltara dalam dua tahun terakhir, terutama sejak 2023, yang sebagian besar didorong oleh aktivitas di kawasan KIHI.
"Secara pangsa, sektor konstruksi terus menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltara sejak 2022, di sisi lain, terjadi penurunan pada net ekspor dan impor namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena dipengaruhi oleh peningkatan impor untuk keperluan konstruksi di Kaltara," ujarnya.
Baca juga: Kaltara perlu diversifikasi vertikal dan kembangkan KEK-KI Terpadu
Baca juga: Pemkab Nunukan gagas buka KEK
