Dijelaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, untuk saat ini, pengembangan potensi tenaga hidro dari sungai yang telah diminati investor, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dengan potensi tenaga listrik hingga 9 ribu Megawatt (MW) yang rencananya akan dibangun oleh PT Kayan Hidro Energy (KHE)-investor asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kemudian PLTA Sungai Malinau 1.000 MW oleh PT Sarawak Energy Berhad Co., Ltd (Malaysia), PLTA Sungai Mentarang 300 MW oleh Hyundai Group (Korea Selatan), serta PLTA Sungai Mentarang 870 MW oleh PT Kalimantan Electricity (gabungan perusahaan PT Alindo Kalimantan dan Aempire Energy Co., Ltd (Tiongkok) bersama Perusahaan Daerah Intimung). Di Nunukan, ada PLTA Sungai Sembakung 600 MW oleh Hanergi Holding Group Company (Tiongkok). "Progres terakhir, PLTA Kayan untuk tahap 1 900 MW ditargetkan akhir 2018 sudah mulai pekerjaan konstruksi fisiknya. Untuk PLTA Sungai Mentarang oleh PT Kalimantan Electricity, akan ditinjau kembali perizinannya karena belum ada aktivitas berarti, baik administrasi maupun teknis. Yang lain, tengah melakukan penyusunan FS (Feasibility Study) untuk pengurusan perizinan," jelas Gubernur.
Selain itu, dari Korea Selatan juga ada minat investasi hydro power sebesar 600 MW. Yakni, PT Dragon Land. Merujuk informasi dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tiap 1 MW listrik yang dihasilkan PLTA dibutuhkan investasi sekitar USD 3,5 juta. "Satu PLTA setidaknya butuh waktu 4 sampai 5 tahun. Jadi, disepakati untuk tahap pertama, atau di masa transisi akan dibangun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Besarannya sekitar 400 hingga 1.000 MW. PLTU mulut tambang," urainya.
Diungkapkan Irianto, investor dari Tiongkok maupun Korea Selatan pun sudah memiliki kesepahaman soal ini. Untuk realisasi agreement-nya, diperkirakan sudah disepakati pada Oktober nanti. Menyusul digelarnya pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah RRT dan mitranya pada 3 Oktober, dan Pemerintah Indonesia dengan konsorsium investasi Korea Selatan pada 4 Oktober. "Untuk PLTU, juga ada pernyataan minat dari investor yang sudah menyuplai listrik dari PLTU di wilayah Bulungan, PT PKN (Pesona Khatulistiwa Nusantara). Mereka siap membangun PLTU mulut tambang hingga 2 x 300 MW. Jarak PLTU yang akan dibangun juga dekat dengan kawasan industri, sekitar 10 hingga 20 kilometer saja," ungkap Gubernur.
PLTU tersebut, lanjutnya, disarankan untuk menggunakan batubara lokal yang dimanfaatkan dengan teknologi terkini sehingga tidak menyebabkan polusi lingkungan berlebihan. "Ada investor dari Tiongkok yang menawarkan teknologi PLTU Ultra Super Critical (USC) yang mampu mengurangi emisi karbondioksida secara signifikan. Ini semakin klop dengan model PLTU mulut tambang, jadi persoalan lingkungan juga menjadi perhatian penting, disamping investasi yang masuk," tandasnya. Untuk nilai investasinya, Pemerintah Tiongkok berencana mengucurkan dana sebesar USD 20 miliar. Sedangkan, dari Korea Selatan, untuk pembangunan pelabuhan dan kawasan industri dengan rincian PLTA Hyundai sekitar USD 1 miliar dan kawasan industri sekitar USD 7 miliar.
Setelah rapat tahap perencanaan tersebut, rencananya pekan depan akan dilakukan rapat teknis dengan para pejabat eselon I dari setiap kementerian terkait. Hal ini difasilitasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. "Selain itu, Menko Kemaritiman juga meminta disusun time tabel. Isinya, salah satunya pada bulan ini ada pertemuan internal investor Tiongkok, juga dengan Pemerintah RRT. Ini membahas peluang investasi PLTA dan kawasan industri lebih jauh bagi tiap investor Tiongkok dengan dukungan Pemerintah RRT," imbuh Irianto. Hal penting lainnya, adalah kesiapan perizinan dan lahan sebagaimana diarahkan pihak Kementerian Perindustrian dalam rakor tersebut.