Informasi terkini, yang terus dipantau langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berdasar hasil konsultasi dan koordinasi dengan BKN, diputuskan khusus untuk Kaltara pelaksanaan SKD didahulukan. Yaitu mulai 11 Oktober besok hingga 31 Oktober mendatang.
"Awalnya dari Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN menyampaikan, akan menambah bantuan komputer ke Kaltara yang katanya akan sewa. Namun karena harus melalui proses lelang sewa dan administrasi lainnya, dikhawatirkan tidak mengejar waktu. Apalagi seperti kita ketahui, para peserta menunggu kepastian. Atas pertimbangan tersebut, tadi dari komunikasi langsung dengan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN, yaitu Ibu Heri Susilowati, diputuskan Kaltara boleh melakukan SKD lebih dulu," jelas Gubernur.
Terkait dengan perangkat komputer untuk pelaksanaan SKD dengan Computer Assisted Test (CAT), berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltara pada Senin (09/10), dikatakan Irianto, telah disepakati akan menggunakan 100 unit komputer, ditambah 7 cadangan. Dengan rincian, 80 unit milik Pemprov Kaltara dan 27 unit miliki BKD Kabupaten Bulungan.
Gubernur kembali menegaskan, bahwa keputusan pelaksanaan penerimaan CPNS merupakan sepenuhnya kewenangan Panselnas. Dalam hal ini BKN. Sehingga terkait berubah-ubahnya keputusan, semua dari Panselnas yang tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan, serta melihat situasi dan kondisi terkini.
“Kenapa Kaltara dibolehkan lebih dahulu melaksanakan SKD? Salah satu pertimbangannya, karena minimnya fasilitas dalam hal ini jumlah komputer untuk pelaksanaan SKD. Sementara melihat jumlah peserta yang sangat banyak," kata gubernur.
"Jadwal pelaksanaan SKD sudah ada, dan mulai tadi malam (09/10) sudah diumumkan. Para peserta bisa melihat jadwal di laman cpns.kaltaraprov.go.id.
Sekali lagi perlu saya pertegas, penentuan jadwal SKD ini bukan dari BKD Provinsi. Melainkan dari BKN, melalui Panselnas," tegasnya.
Gubernur menegaskan, seluruh tahapan dan mekanisme dalam penerimaan CPNS adalah kewenangan dari BKN atau Panselnas. Di daerah hanya sebagai fasilitator. Dalam hal ini menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh Panselnas.
Seperti diketahui, dari 18.957 orang yang mendaftar melalui online, setelah melalui verifikasi berkas, sebanyak 12.301 orang dinyatakan lolos dan akan mengikuti SKD. Melihat banyaknya peserta, dan dengan kondisi keterbatasan perangkat komputer untuk pelaksanaan tes melalui CAT, panitia daerah menyampaikan usulan adanya perpanjangan waktu.
Dengan perhitungan sebelumnya, dari 12.301 peserta dibagi dalam 6 sesi, kecuali hari Jumat 5 sesi. Di mana per sesi sebanyak 75 peserta (sesuai kapasitas komputer di Laboratorium CAT), maka setiap hari sebanyak 450 peserta mengikuti tes. Dengan lama sesi 90 menit, diperkirakan memakan waktu 28 hari pelaksanaan.
Rencana semula dari BKN Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN akan menambah computer sebanyak 180 unit. Namun informasi terakhir, pihak BKN tidak berani memastikan bisa tepat waktu. Mengingat pertimbangan masih harus melalui proses lelang dan administrasi lainnya. Sehingga melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN, Heri Susilowati langsung menyampaikan, penambahan komputer ditangguhkan, dan pelaksanaan SKD sudah bisa dimulai. Yaitu dijadwalkan mulai 11 Oktober hingga 31 Oktober 2017.
"Penambahannya hanya 27 unit yang pinjaman dari BKD Kabupaten Bulungan. Jadi jumlah yang dipergunakan nanti ada 100 unit. Dengan teknis pelaksanaan yang sama, yaitu 6 sesi, kecuali Jumat (5 sesi). Di mana setiap sesi diikuti 100 orang, atau dalam sehari bisa 600 orang. Sehingga diperkirakan memakan waktu 21 hari," terangnya.
Lebih jauh gubernur menegaskan, dalam pelaksanaan SKD nanti seluruh perangkat dan lain-lainnya dalam kendali Panselnas dari pusat. Termasuk server, langsung dari pusat. "Informasi dari panitia daerah, mulai kemarin (9/10) tim pengawas berikut server dan soal-soal SKD sudah ada di Tanjung Selor. Dan telah disetting pada komputer yang ada di laboratorium CAT di Jl Durian Tanjung Selor," ungkap Irianto.
Gubernur menambahkan, kepada para peserta SKD agar tidak mempercayai setiap informasi mengenai jadwal SKD yang dirilis pihak manapun, kecuali dari BKN, Panselnas maupun Pemprov Kaltara. Sebab, rilis resmi SKD itu, hanya disampaikan oleh panitia daerah melalui laman resminya, cpns.kaltaraprov.go.id atau di laman resmi BKN, yaitu di sscn.bkn.go.id.