
Dunia Harus Turut Menjaga HoB

Tarakan(Antara News Kaltara) - Keberadaan Heart of Borneo (HoB) atau JantungKalimantan yang 5 persennya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara(Kaltara), patut mendapat perhatian dan penjagaan dari dunia internasional. Takhanya, tiga negara yang wilayah hutannya dideskripsikan sebagai HoB tersebut,yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ini disampaikan GubernurKaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri dan menjadi pembicara sekaligusmembuka The 11th Heart of Borneo Trilateral Meeting dengan tema "PromotingEcotourism in HoB for Sustainable Development : Visit The Heart of Borneo"di Gedung Serbaguna Rektorat Universitas Borneo Tarakan, Rabu (11/10).
Dalampertemuan tahunan ini, hadir delegasi dari tiga negara, Indonesia, Malaysia danBrunei Darussalam. Adapun pembicara dari delegasi Indonesia, adalah GubernurKaltara Dr H Irianto Lambrie sekaligus membuka acara tersebut. Wakil Indonesialainnya yang juga menjadi pembicara, adalah Direktur Bina Pengelolaan EkosistemEsensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) AntungDeddy Ardiansyah dan Deputi Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam(SDA) dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KemenkoPerekonomian) Monthy Giriana. Ditambah, pembicara dari Malaysia dan BruneiDarussalam.
Dalamsambutannya, Gubernur menyebutkan, tantangan terbesar terhadap upayapelestarian lingkungan saat ini, adalah laju deforestasi lahan dan hutan akibatilegal logging dan lainnya. "Pada 2017, sekitar 22 juta manusia di duniaterancam kelaparan akibat masalah lingkungan, politik dan lainnya. Dari itu,kita perlu mempelajari dan belajar atas masalah itu," jelas Gubernur.
Pundemikian, masyarakat di ketiga negara wilayah HoB patut bersyukur telah hidupdi Bumi Kalimantan. Dari itu, pemerintah dan rakyat dari tiga negarabertetangga ini, wajib menjaga Jantung Kalimantan yang tersisa itu."Melihat peran pentingnya, sedianya tak hanya masyarakat di Kalimantanyang patut menjaganya tapi juga dunia harus menjaganya," papar Gubernur.
HoB sendirimemiliki fungsi, salah satunya sebagai stabilisator keseimbangan alam di dunia,suplai utama keseimbangan oksigen, dan lainnya. Menilik hal itu, Gubernurmenegaskan sekali lagi bahwa pemeliharaan dan penjagaan terhadap kelestarianHoB merupakan tanggungjawab banyak pihak, utamanya Indonesia, Malaysia danBrunei Darussalam. "Jangan sampai, tingkah saling intip 'kekuatan' hinggapencurian keanekaragaman hayati yanga ada di HoB masih berlangsung," uraiGubernur.
PengeksploitasianSDA di HoB diakui Gubernur masih terjadi hingga saat ini. "Kaltarasendiri, terhadap keberadaan HoB di wilayahnya, telah memulai langkahpemanfaatan dan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Di antaranya,memanfaatkan SDA sungainya sebagai sumber energi listrik. Manfestasinya, salahsatunya dengan rencana pengembangan PLTA Kayan 9 ribu Megawatt (MW)," ulasGubernur.
DijabarkanIrianto, tak pelak lagi untuk menjaga kelestarian HoB dibutuhkan sosok yangluar biasa untuk mengelola lingkungan tersebut. Bukan sosok yang hanya bisaberetorika, namun sederhana dalam ucapan dengan tindakan yang telah teruji danterbukti. "Sejauh ini, menurut pengetahuan saya, ada 5 agreement(kesepakatan) antar negara yang sudah diteken di sekitar HoB itu. Yakni,agreement tentang lintas batas, pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan SDAberkelanjutan, pengembangan ekowisata dan peningkatan kapasitas SDM (SumberDaya Manusia). Tapi, semua dalam aplikasinya sangat minim realisasi," uraiIrianto.
Kesepakatanlintas batas misalnya, banyak pasal yang sudah dilanggar. Diantaranya, masihberlangsungnya pencurian SDA dan lainnya. Lalu, kesepakatan pengelolaan kawasanlindung, realisasinya masih belum tepat, dan tak jarang nihil. "Untukpengelolaan SDA berkelanjutan, ini bertahun-tahun disebutkan dalam sejumlahpertemuan. Tapi nyaris tak ada realisasinya, karena hanya sebatas kesepakatandi atas kertas. Begitu pula dengan agreement pengembangan ekowisata, yangmengiring kita hingga terjebak dalam diskusi tanpa langkah kongkrit. Termasukagreement peningkatan kapasitas SDM, yang sudah banyak dilaksanakan tapiterkadang penempatan orangnya keliru. Baik itu penempatan di pemerintahanmaupun non pemerintahan," jelas Irianto.
Dipenghujung pertemuan itu, Irianto menyampaikan permohonan maaf kepada hadirinkarena sempat menggunakan kalimat yang disebutnya tidak diplomatis dalamkaitannya dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dan BruneiDarussalam. "Saya mohon maaf kepada seluruh delegasi yang hadir, karenabahasa saya yang tidak diplomatis. Karena saya anggap ini sudah parah sekalikondisinya. Untuk itu, saran saya, Indonesia atau Malaysia juga Brunei, harusmerujuk dan belajar dari Negara Tiongkok yang melaju cepat. Termasuk dalamupaya pemeliharaan kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistemnya,"tuntasnya.
Pewarta :
Editor:
Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
