Karena itu, fokus penganggaran Kaltara harus lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jika ingi memacu pertumbuhan ekonomi secara pesat. "Tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Paling tidak di atas 50 persen untuk peningkatan infrastruktur," kata Irianto, belum lama ini.
Meski dianggarkan dalam jumlah besar, lanjutnya, keluarannya pun harus yang nyata. Istilahnya, ketika ada input juga harus ada output dari pembangunan yang dilakukan. Bukan malah anggaran dihabiskan untuk kegiatan yang tidak ada output-nya. "Jika seperti itu, maka tidak akan ada multiplier effect yang bisa dirasakan masyarakat," ujar Irianto.
Bahkan baru-baru ini, lanjut Irianto, Pemprov Kaltara sudah membayar ganti rugi lahan untuk pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) yang harapannya tahun depan sudah bisa land clearing, termasuk untuk lahan pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara.
Tahun depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara sekitar Rp 3,06 triliun. Artinya, sekitar Rp 1,5 triliun bisa diarahkan untuk melakukan program pembangunan infrastruktur. Namun, selain dari APBD, Kaltara juga mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah pusat. Baik untuk pembangunan perbatasan, maupun pembangunan sektor perhubungan.
Selain Pemprov, Irianto juga berharap peran serta perusahaan di Kaltara dalam upaya membantu Pemprov melakukan pembangunan untuk masyarakat melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). "Itu akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat," jelas Irianto.
Sebelumnya, Gubernur juga menjelaskan penggunaan anggaran harus fokus pada kegiatan yang hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Misal, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau bantuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga, masyarakat bisa merasakan dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. "Anggaran kementerian dan lembaga diprioritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan di 2018. Utamanya, untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi," papar Gubernur.
Sementara anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2018 diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar daerah. "Pada 2018, di Kaltara dialokasikan DID kepada Malinau sebesar Rp 34,2 miliar dan Nunukan Rp 35,2 miliar. DID ini merupakan alokasi dana yang diberikan sebagai penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," urai Irianto.
Dijelaskan juga oleh Irianto, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Diantaranya, melalui simplikasi pelaksanaan APBN yang berorientasi pada outcome dan output. Lalu, memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan, dan sinergi antara kegiatan yang bersumber dari belanja pusat maupun daerah.