Datangkan Tim Ahli untuk Survei Pulau Konservasi

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Keinginan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie untuk membentuk Pulau Konservasi Kepiting direspons cepat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara. Kepala DKP Kaltara Amir Bakry mengatakan, pihaknya akan melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi negeri untuk melakukan survei lanjutan di Pulau Cermin, yang akan menjadi pulau konservasi kepitng.

"Pulau Cermin memenuhi kriteria untuk menjadi salah satu tempat konservasi habitat kepiting bertelur. Makanya, akan kami kembangkan sesuai dengan keinginan pak Gubernur," ujar Amir Bakri pada saat menjadi narasumber 'Respons Kaltara' yang digagas Humas Provinsi Kaltara, Selasa (4/9).

Saat ini, lanjut Amir, tim dari DKP Kaltara sedang melakukan pemetaan terkait kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan Pulau Konservasi Kepiting Bertelur, agar penganggarannya dapat segera ditentukan begitu juga dengan pengurusan ijinnya akan segera dilakukan. "Rencananya pulau itu akan kami pagar agar oknum yang tidak bertanggung jawab tidak mengambil kepiting konservasi yang kami lepas," ujarnya.

Amir menjelaskan, pulau ini kedepannya akan menjadi pemijahan kepiting bertelur untuk menjaga kelangsungan hidupnya. "Sehingga dapat terjaga yang bibitnya berasal dari kepiting hasil sitaan maupun yang kita beli dari nelayan," lanjut Amir.

Terkait masalah pengelolaannya, Amir menyebut DKP belum menentukannya. Menurutnya, hal itu akan dibahas setelah pembangunan pulau konservasi itu rampung. Pasalnya, selain konservasi, tempat itu juga direncanakan untuk menjadi salah satu kawasan wisata.

"Tergantung hasil pembicaraan nantinya, karena selain untuk konservasi kepiting bertelur pulau ini kalau bisa nanti akan kami jadikan tempat wisata sekaligus tempat penelitian untuk akademis," tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, terdapat dua pulau yang telah disurvei oleh DKP Kaltara, yakni Pulau Cermin dan Pulau Linuang. Namun, yang memenuhi syarat adalah Pulau Cermin karena areal lahannya sangat cocok untuk habitat kepiting. Luas lahannya sekira 185 hektare yang berada pada posisi di muara Bulungan. "Dalam waktu dekat kami akan melakukan survey lanjutan yang akan didampingi oleh tim ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Universitas Borneo Tarakan (UBT)," ujarnya.

Topik lain yang menjadi pembicaraan adalah, soal sertifikasi lahan tambak. Amir menyebutkan terdapat 1.562 pemilik yang telah didata oleh DKP Kaltara untuk diusulkan mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Itu jumlah yang akan kami usulkan, kemungkinan akan bertambah karena masih banyak lahan tambak yang belum terdata oleh kami," sebut Amir.

Amir mengakui, masih banyak lahan tambak yang belum terdata lantaran terjadi kesulitan mencari tahu siapa pemilik lahan tambak itu. Upaya jemput 'bola', katanya sudah sering dilakukan, dan mereka akan terus melakukan ini sehingga seluruh lahan tambak di Kaltara dapat tersertifikasi.

"Ini sudah kita sosialisasikan ke sejumlah petambak yang ada. Ya memang kita cukup kesulitan mencari tahu siapa pemiliknya," jelasnya. Bagi pemilik lahan tambak yang belum terakomodir, Amir berharap agar dapat ke DKP Kaltara memberikan data valid terkait lahan tambak yang dimiliki untuk disertifikasi.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir lagi apalagi jika itu berkaitan dengan pengukurannya. Pasalnya, saat ini DKP Kaltara menggunakan teknologi canggih untuk mengukur luas areal lahan tambak yang akan diusulkan. "Kita tidak perlu lagi datang ke lapangan untuk melakukan pendataan areal luas lahan tambak, cukup dengan teknologi yang kita miliki, kita sudah bisa mengetahui berapa luas areal lahannya," imbuh Amir.