11 Program Prioritas Harus Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Tarakan (Antaranews Kaltara) – 11 Program Prioritas Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara Suheriyatna, usai mengikuti FGD mengenai klarifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Ruang Pertemuan Kantor Penghubung Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (11/10).

Dijelaskan Suheriyatna, pertemuan ini sejatinya merupakan pertemuan teknis untuk menindaklanjuti audiensi Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko, beberapa waktu lalu. Hadir dalam pertemuan itu, Trijoeko M Solehoudin selaku Staf Eksekutif Deputi Bidang Monitoring Dan Evaluasi Program Prioritas dan Aan Achmad Prayoga (Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Monitoring Dan Evaluasi Program Prioritas) dari KSP. “Tujuan pertama FGD ini, adalah menggali informasi dari rencana pembangunan, visi-misi serta apa saja hal-hal yang membutuhkan dukungan dari KSP atau institusi lainnya dari rencana Pemprov Kaltara itu,” jelas Suheriyatna.

Tak itu saja, pertemuan ini juga mengupas mengenai isu teknis dan non teknis, serta berbagai kendala yang dihadapi Pemprov Kaltara dalam mewujudkan rencana pembangunan tersebut. “Pemprov Kaltara sangat berharap, ada beberapa hal yang patut didorong untuk dibantu oleh KSP,” urai Suheriyatna.

Sekaitan dengan 11 Program Prioritas Kaltara, menurut Suheriyatna, secara garis besar memang sudah segaris dengan rencana pembangunan yang ada. Namun, KSP menilai ada beberapa milestone yang harus berubah, lantaran adanya perubahan asumsi atas rencana tersebut. “Ini hal yang lumrah. Dan, KSP akan mengelompokkan milestone tersebut kedalam beberapa isu dasar. Di antaranya, isu dasar pengembangan ketenagalistrikan, konektivitas, pengembangan kawasan, infrastruktur dasar (kesehatan dan pendidikan), serta pengembangan ketahanan pangan dan lainnya,” tutur Suheriyatna.

KSP juga memberikan advis, agar Pemprov Kaltara dalam detail realisasi program pembangunan itu, tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau terwujudnya konektivitas. Namun juga harus mengedepankan tercapainya kesejahteraan rakyat. “Ada dua kesimpulan penting dari FGD ini, yakni kesejahteraan daerah atau provinsi itu harus berjalan seiringan dengan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, pengembangan pembangunan Kaltara yang berbasis sumber daya alam itu, rakyatnya harus betul-betul merasakan hasilnya,” urai Suheriyatna.

Apa yang disampaikan KSP ini, juga merupakan implementasi dari perspektif Presiden RI Joko Widodo. “Presiden menyatakan, kegiatan pembangunan itu harus segera bermanfaat bagi orang banyak. Namun, semuanya harus berada dalam milestone yang terkendali dan terpantau. Dan, hari inilah salah satu perwujudannya,” ungkap Suheriyatna.

Tak terlepas dari itu, dinyatakan pula oleh Suheriyatna bahwa KSP memiliki komitmen terhadap pembangunan perbatasan, khususnya di Kaltara. “Menurut KSP, untuk pengembangan pembangunan di Kaltara ada sebuah perubahan pendekatan. Dulu dicoba security approach, lalu prosperity approach. Kedua pendekatan ini ada plus dan minusnya. Untuk itu, dalam perjalanannya selain mewujudkan keamanan, harus pula bersamaan dengan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat disana,” papar Suheriyatna.

KSP juga memberikan saran, agar dalam pengembangan pembangunan di perbatasan, Pemprov Kaltara harus dapat mewujudkan konektivitas jalan sejajar di garis perbatasan. “Bukan hanya koridor tapi konektivitas itu harus diwujudkan di sepanjang garis perbatasan. Yang jelas, perbatasan menjadi concern provinsi dan pusat,” jelas Suheriyatna. KSP sendiri, dapat membantu Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan institusi terkait di pusat. Utamanya untuk menyamakan persepsi dan menyusun program prioritas pembangunan di Kaltara. Dalam hal ini, KSP bertindak sebagai pengendali program prioritas sesuai yang dicanangkan Presiden RI. Juga direncanakan untuk digelarnya FGD lanjutan yang bakal dihadiri sekaligus dibuka oleh Gubernur Kaltara.

Dari jalannya FGD sendiri, dikupas mengenai 11 Program Prioritas Kaltara. Seperti pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan), Food Estate, Kota Baru Mandiri (KBM), sanitasi dan air, jalan perbatasan dan secara mendalam membahas pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Mangkupadi-Tanah Kuning serta rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara. “Di FGD itu, kita juga membahas usulan perubahan RTRW mengenai Deliniasi Kawasan Industri yang telah diusulkan ke Menteri ATR/Kepala BPN dan usulan perubahan status jalan penghubung Tanjung Selor-KIPI menjadi jalan nasional ke Menteri PUPR,” ulas Suheriyatna.

Pemprov Kaltara, melalui pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) juga memaparkan data kependudukan, penurunan tingkat kemiskinan, kenaikan penghasilan provinsi dan RPJMD Provinsi Kaltara.