Khabar gembira, peluang Kecamatan Tanjung Selor jadi kota

Tanjung Selor (ANTARA) - Setidaknya ada empat alasan super khusus yang perlu diberikan, untuk disampaikan nanti secara resmi kepada Mendagri.


Kini ada titik terang mengenai rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara dari berstatus kecamatan menjadi Kota/Kotamadya.

Hal itu terungkap hasil pertemuan selama kurang lebih dua jam, antara delegasi Kaltara dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Titto Karnavian di Jakarta, Senin kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, Bupati Bulungan H Sudjati, anggota DPR RI, DPD RI, dan sejumlah tokoh masyarakat.

"Alhamdulillah, dari pertemuan itu, ada titik terang mengenai rencana pemekaran Tanjung Selor dari berstatus kecamatan menjadi Kota/Kotamadya. Insya Allah keinganan kita bisa direalisasikan," ujar Gubernur Irianto.

Dari empat provinsi di Indonesia yang ibu kotanya masih berstatus kecamatan, maka Provinsi Kaltara adalah provinsi pertama yang mengusulkan rencana pemekaran dan perubahan status itu.

Tiga provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sebagaimana pesan Mendagri, ujarnya, pemekaran Tanjung Selor perlu pertimbangan super khusus, bukan dengan alasan-alasan normatif sebagaimana lazimnya.

Sebab saat ini hampir tidak ada celah kebijakan pemekaran yang bisa diambil di tengah defisit keuangan negara.

Berdasarkan arahan Pak Mendagri, Kaltara akan melakukan meninjau ulang naskah kajian akademis pemekaran Tanjung Selor dengan melengkapi pertimbangan-pertimbangan yang super khusus.

Setidaknya ada empat alasan super khusus yang perlu diberikan, untuk disampaikan nanti secara resmi kepada Mendagri.

Dari empat alasan super khusus ini, di antaranya, Provinsi Kaltara adalah daerah utama penyangga Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Provinsi Kaltara adalah bumper pertahanan dan keamanan yang utama bagi Ibu Kota Negara karena letaknya yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga.

Apalagi di Bulungan, khususnya, akan menjadi sumber energi terbesar yang menunjang Ibu Kota Negara.

Kemudian, beban Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi namun hanya berstatus kecamatan.

Pertimbangan ini juga termasuk pertimbangan sangat khusus.

Ditambah lagi, Provinsi Kaltara adalah provinsi pertama yang menginisiasi perubahan status ibu kota provinsinya dari kecamatan menjadi kota dan atau kota madya dibanding tiga provinsi lainnya.

Garis perbatasan darat Kaltara dengan negara bagian Sabah (Malaysia) sepanjang 1.038 kilometer juga akan menjadi syarat luar biasa.

Termasuk kerawanan wilayah, sebagai daerah perbatasan.

Selanjutnya, dalam audiensi tadi berkembang dua opsi peningkatan status Tanjung Selor dari kecamatan menjadi Kota atau Kota Madya.

Pertama, opsi dibentuk Daerah Otorita Khusus Tanjung Selor di bawah gubernur yang mana regulasinya akan dibuat di tingkat pusat.

Kedua, dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan cara memenuhi syarat kewilayahan sesegera mungkin.

"Mengenai dua opsi tersebut, kita akan diskusikan secara internal dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan, kemudian keputusannya akan kita sampaikan bersama-sama kembali kepada Bapak Mendagri," ujarnya.

Mendagri dalam pertemuan itu juga menyinggung agar dalam pengusulan Daerah Otorita Khusus dan atau DOB nanti, harus disertai usulan ruang fiskal yang dapat dipahami oleh Presiden dan Menteri Keuangan.

"Atas nama Pemprov dan mewakili masyarakat Kaltara, saya sangat berterimakasih kepada Bapak Mendagri dan jajarannya telah bersedia beraudiensi serta memberi saran dan masukan demi terwujudnya Kota Tanjung Selor," demikian Irianto.

Baca juga: Dorong Percepatan DOB Tanjung Selor, Gubernur Surati Mendagri

Baca juga: Usulkan Dana Daerah Persiapan DOB Dibantu APBN

Baca juga: 5 Calon DOB di Kaltara Diusulkan Satu Paket