Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong sistem multilateral untuk memperkuat tata kelola kesehatan global, salah satunya melalui dukungan penuh kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi wabah COVID-19.
"Pada masa kritis menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya meminta seluruh negara untuk tetap mendukung WHO melalui sistem multilateralisme,” kata Menlu Retno saat memberikan pernyataan pada Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Alliance for Multilateralism (AoM), Kamis (16/4), yang berlangsung melalui konferensi video---seperti disampaikan keterangan tertulis Kemlu RI, Jumat.
AoM merupakan merupakan forum negara-negara yang bersifat lepas untuk meningkatkan kerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan global.
Dalam pertemuan virtual AoM yang diikuti 30 negara dan diprakarsai oleh Jerman untuk membahas pandemi COVID-19, Menlu RI menyampaikan dua poin utama yang dapat dilakukan negara untuk merespons krisis kemanusiaan yang terjadi, serta memperkuat upaya kerja sama internasional selama pandemi berlangsung.
Pertama, dalam menghadapi pandemi COVID-19 tidak ada opsi lain bagi masyarakat internasional selain memanfaatkan WHO sebagai wadah kerja sama bagi seluruh negara anggota PBB.
Kedua, Menlu RI menegaskan pentingnya masyarakat internasional untuk menjamin agar sistem multilateral dapat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat luas, yaitu persediaan alat medis yang esensial, alat perlindungan diri, obat, dan vaksin.
“Untuk itu, sistem multilateral harus dapat bersifat lebih fleksibel terhadap isu terkait hak paten dan hak kekayaan intelektual dalam memproduksi alat medis, obat, dan vaksin kepada negara ketiga," tutur Retno.
Selain itu, Menlu Retno juga menekankan bahwa sistem multilateral harus dapat memfasilitasi pergerakan dan alur barang agar dapat terus menopang perdagangan dan rantai pasokan global.
Pertemuan virtual AoM ini menghasilkan deklarasi berjudul “We need strong global cooperation and solidarity to fight COVID-19"yang memuat berbagai elemen terkait tantangan kesehatan, ekonomi, finansial, dan pencegahan pandemi COVID-19, termasuk dimensi disinformasi yang kerap kali meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan berpotensi menghambat respon kesehatan global yang efektif dan efisien.
Baca juga:Menlu Retno kedepankan peran perempuan dalam penanganan COVID-19
Baca juga:Pemerintah evaluasi kebijakan penanganan COVID-19 setiap hari
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
Berita Terkait
IDI imbau perketat protokol kesehatan antisipasi kasus COVID-19
Rabu, 6 Desember 2023 19:25
Catatan Ilham Bintang - Tiada lagi Jenderal Doni Monardo
Rabu, 6 Desember 2023 9:59
Satgas sebut rencana akhiri PPKM bentuk penyesuaian kebijakan
Jumat, 23 Desember 2022 5:53
Ini ciri Varian XBB, di antaranya gejala ringan dan cepat menyebar
Sabtu, 12 November 2022 10:59
Presiden Jokowi luncurkan IndoVac, vaksin COVID-19 buatan dalam negeri
Kamis, 13 Oktober 2022 11:17
WHO sebut akhir pandemi COVID "di depan mata"
Jumat, 16 September 2022 15:31
40,2 juta vaksin COVID-19 kedaluwarsa segera dimusnahkan
Rabu, 31 Agustus 2022 7:57
Indovac dan Inavac, nama vaksin COVID-19 buatan Indonesia
Minggu, 28 Agustus 2022 16:37