"Baru saja saya menghadiri secara virtual Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo," kata Irianto di Tanjung Selor, Senin.
Rakornas ini dihadiri juga oleh Wapres, Maruf Amin, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menkopulhukam, Mahfud MD, Mendagri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Kemudian Menaker Ida Fauziah, Mentan Syahrul Yasir Limpo, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta seluruh kepala daerah.
"Ada beberapa atensi yang disampaikan Bapak Presiden. Pertama-tama beliau menguraikan bahwasanya semua negara tengah berjuang menyelamatkan diri dari tantangan ekonomi yang dahsyat. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi, termasuk negara kita Indonesia," kata Irianto.
Semua itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di bidang kesehatan pemerintah berupaya keras mengendalikan COVID-19 agar tidak menyebar lebih luas.
Di bidang sosial ekonomi, pemerintah berupaya menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak COVID-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.
Di samping itu, memastikan sektor informal, sektor UMKM, mampu bertahan dan para pelaku usaha mampu tetap bergerak dan menghindari PHK massal.
Semua langkah-langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel.
"Bapak Presiden menggarisbawahi, bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana segar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka itu jumlah yang sangat besar," kata Gubernur.
Maka tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks lokal di Kaltara khususnya, serta ikut berupaya keras mengawal langlah-langkah pusat itu dengan baik. Sekaligus melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara dalam percepatan penanganan COVID-19 agar cepat dan tepat.
"Bapak Presiden mengajak semuanya mengawal dan mengawi dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan," kata Irianto.
Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Semua harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera diingatkan jangan sampai ada aparat pemerintah jatuh terperosok.
"Tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel terus juga kita tingkatkan di Kaltara," katanya.
Ditambahkannya bahwa Presiden juga menegaskan, pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan.
Tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih melakukan pelanggaran dan masih ada yang niat jahat untuk korupsi atau mens rea bisa dididik dengan keras. Uang negara diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus dijaga.
Presiden mengingatkan, kepolisian, KPK, Jaksa tidak ‘menggigit’ orang yang tidak salah. Jangan menyebarkan ketakutan kepada pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
BPKP, inspektorat, dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah juga diminta Bapak Presiden fokus pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, kerja sama, sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah eksternal seperti BPK harus terus dilakukan.
Demikian juga sinergi dengan aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, KPK harus terus dilanjutkan. Dengan sinergi sekaligus check and balance antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia.
"Presiden berharap kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit maju mengawal agenda-agenda besar bangsa menuju Indonesia Maju," kata Irianto.
Baca juga: Kapolri: jangan ragu sikat penyeleweng dana COVID-19
Baca juga: RSUD Tarakan salah satu terbaik di Indonesia dalam utilisasi TCM COVID
