"Ini permulaan yang bagus dan kita tidak akan menutup kembali sebagai hutan mangrove tapi kombinasi mangrove dengan tambak atau silvofishery," kata Kepala BRGM Hartono saat meninjau kawasan penanaman mangrove di Desa Bebatu, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Minggu.
Dia mengatakan bahwa sistem silvofishery, dimana masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan fungsi karbon terjaga baik dari tanaman mangrove.
Hartono meninjau kawasan yang ditanami mangrove oleh Presiden RI Joko Widodo bersama para Duta Besar Uni Eropa di kawasan tersebut pada 19 Oktober 2021.
Saat ini, mangrove yang ditanam Jokowi sudah tumbuh bagus dengan jumlah daun 20 helai dan tidak tenggelam.
"Jadi Kaltara beda dengan provinsi lain, dimana uniknya hutan mangrovenya luas masyarakatnya sedikit. Jadi kepemilikannya bisa di atas 10 hektare," katanya.
BRGM akan menata kembali dan membicarakan dengan Pemerintah Provinsi Kaltara dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk payung hukumnya karena melibatkan masyarakat.
Dimana perencanaan sosial adalah kawasan hutan yang dikelola masyarakat dapat diusahakan dengan budidaya komoditas tertentu.
Hartono mengungkapkan sistem silvofishery sudah diterapkan di Kalimantan Timur tepatnya di kawasan Delta Mahakam.
Dan mangrove punya fungsi untuk penyerapan serta penyimpanan karbon, tambak yang terlanjur dibuka dievaluasi terutama di kawasan hutan.
Rehabilitasi mangrove di Kaltara, awalnya saat Jokowi ke Kaltara ketika mau meresmikan kawasan industri hijau, yang sudah mulai dibangun di Kaltara, menjadi yang terbesar di dunia, karena memiliki target luas lahan mencapai 30.000 hektare.
"Beliau melihat banyak tambak yang tidak terurus kemudian beliau, memerintahkan pada Menko dan kami untuk merehabilitasi mangrove untuk mewujudkan Kaltara sebagai Green Province, yang produktif namun tetap green," kata Hartono.
Baca juga: Persemaian Permanen Modern Mangrove Pertama di Indonesia Akan Dibangun di Kaltara
Baca juga: Rehabilitasi Mangrove di Kaltara akan Dikucurkan Dana Rp95 Miliar
