Dilaporkan kegiatan itu dirangkai dengan pelatihan pelaporan FKDM Kaltara dan dihadiri oleh 30 orang.
FKDM Merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
Dalam acara itu hadirMarsma TNI Aminul Hakim (Kabinda Kaltara), Achmad Djufrie (Ketua FKDM kaltara), Rano Liling MH (Analis kebijakan Ahli muda Badan Kesbangpol kaltara) serta anggota FKDM Kaltara.
"Keberadaan FKDM ini baru di Kaltara atau baru dua kali periode kepengurusan di provinsi ke-34 itu namun di Nasional, FKDM ini sudah mengakar," kata Achmad Djufrie, Ketua FKDM kaltara.
Di kaltara ini, katanya berharap agar tokoh-tokoh hadir dan mengajak untuk berkontribusi dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan di wilayah.
"Untuk konsep pelaporan, diharapkan formatnya sama di lima kabupaten kota ini, supaya nyambung dengan bapak gubernur dan ke pemerintah karena FKDM ini adalah plat merah, jadi laporan nya memang harus ke pemerintah Daerah, dalam hal ini gubernur," katanya.
Baca juga: Gubernur Apresiasi Kegiatan FKDM--FKDM Diharapkan Mampu Deteksi Permasalahan
Sementara itu, Marsma TNI Aminul Hakim Kabinda Kaltara menyarankan agar kepala kepala suku di Kaltara ini dibentuk forum.
"Saran kita, permasalahan adat bisa diselesaikan ke masing-masing adat, karena ada kasus di KTT ada laporan permasalahan suku yang dilaporkan ke kejaksaan. Padahal KUHAP kita tidak mengatur permasalahan adat bisa dipidanakan," paparnya.
"Masalah dalam negeri perlu diwaspadai, yakni eskalasi suhu perpolitikan di Indonesia ini semakin mengarah ke pemilu 2024. Harapannya suhu perpolitikan ini bisa di deteksi dini oleh FKDM, hal ini supaya situasi di daerah nyaman dan kondusif," ujarnya.
Ia juga menyinggung tentang pembangunan IKN ini juga akan berdampak di Kaltara, antara lain penguatan infrastruktur pertanian sebagai daerah ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur ekspor impor (KIPI).
Selain itu, katanya, permasalahan di perbatasan juga menjadi atensi, antara lain perbatasan sungai sinapad di nunukan yang belum selesai, 4 PLBN di kaltara. Sementara itu, baru PLBN sebatik yang sudah selesai 100%, walaupun belum ada pengakuan dari pihak Malaysia.
"Selain itu permasalahan narkoba juga belum semuanya diberantas di kaltara ini, karena banyaknya jalur dan keterbatasan SDM kita. Kemudian aliran kepercayaan juga harus kita waspadai," katanya.
Salah satu tujuan kegiatan itu, yakni dalam rangka pembahasan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh FKDM Prov Kaltara pada tahun 2023 dan mekanisme pelaporan situasi harian oleh anggota FKDM Prov kaltara kepada Kaban Kesbangpol Prov kaltara terkait situasi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) wilayah Kalimantan Utara.
Baca juga: Telaah - Ini vaksin BNPT melawan virus radikalisme
Baca juga: Kepala BNPT lantik 34 pengurus se-Indonesia, termasuk Kaltara
