Gubernur Kaltara sebut prevalensi stunting Kaltara tersisa 22,1 persen

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur KaltaraZainaA Paliwang mengatakan prevalensi balita stunting Provinsi Kaltara pada 2022 tersisa 22,1 persen, menurun dibanding 2021 sebesar 27,5 persen.

"Itu hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 oleh Kementerian Kesehatan RI," kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Selasa.

Menurutnya, meski secara umum menurun, tetapi angka tersebut masih diupayakan untuk dikurangi seban masih jauh dari target Pemerintah, yaitu harus turun 14 persen pada 2024.

Prevalensi stunting di Kabupaten Tana Tidung mencapai 30,7 persen; Kabupaten Nunukan 30,5 persen; Kabupaten Malinau 23,5 persen; Kabupaten Bulungan 18,9 persen; dan Kota Tarakan 15,4 persen.

Gubernur Kaltara juga mengatakan, di antara aspek pembangunan desa adalah penurunan angka kemiskinan dan kesehatan, yang memuat upaya penurunan angka stunting.

Terkait kemiskinan, Provinsi Kaltara telah mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrim di antara 20 provinsi lain di Indonesia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), penduduk ekstrim skala Nasional yang semula 2,14 persen pada Maret 2021, turun menjadi 2,04 persen per Maret 2022.

Pada survei yang sama, perkembangan angka penduduk miskin ekstrim Provinsi Kaltara yang semula sebesar 0,86 persen turun menjadi 0,63 persen.

"Artinya terjadi penurunan sebesar 0,23 persen dalam satu tahun," sebutnya.

Selanjutnya data PK BKKBN 2022,penyebaran penduduk miskin ekstrim Provinsi Kaltara di lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bulungan 11.593 kepala keluarga (KK) dan 51.197 individu; Kabupaten Malinau 3.658 KK dan 17.452 individu.

SelanjutnyaKabupaten Nunukan 14.051 KK dan 63.429 individu; Kabupaten Tana Tidung 1.857 KK dan 8.742 individu; dan Kota Tarakan, 14.970 KK dan 71.272 individu.

Berdasarkan data-data tersebut, Gubernur Kaltara meminta Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh Pemerintah Desa di Kaltara serius melakukan langkah-langkah penanganan stunting dan kemiskinan yang berkelanjutan di wilayahnya masing-masing.

"Kuncinya keterpaduan program dan sarana, komitmen Pemerintah, dan pemantauan evaluasi," demikian Gubernur Kaltara.