Bantuan listrik gratis, wujud keadilan energi di Kaltara

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara Simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Dari Pemprov Kaltara Kepada Masyarakat Satuan Pemukiman (SP) 5 Desa Salimbatu, Kamis (4/1).

Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik dalam rangka pemerataan ketenagalistrikan di seluruh Indonesia. Selain itu juga sebagai wujud hadirnya negara melalui akses energi.

Ia mengatakan pemasangan instalasi listrik gratis rumah tangga ini adalah merupakan salah satu dari sekian upaya pemerataan akses kelistrikan (rasio elektrifikasi) serta mewujudkan energi berkeadilan di seluruh Provinsi Kaltara.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltara, saya bersyukur dapat berkesempatan menyerahkan secara simbolis bantuan pasang baru listrik rumah gratis pada hari ini. Bantuan pasang baru listrik gratis ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah provinsi kalimantan utara dalam memenuhi kebutuhan energi listrik yang telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat tak terkecuali rumah tangga tidak mampu di wilayah Provinsi Kaltara," ujar Gubernur.

Ia menyadari, bahwa di wilayah Provinsi Kaltara masih banyak rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki sambungan instalasi rumah dengan sumber listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

"Melihat kondisi tersebut sejak tahun 2020, Pemprov Kaltara telah memprogramkan pemasangan dan penyambungan instalasi listrik untuk rumah tangga tidak mampu secara gratis. Dalam rangka untuk memberikan harapan kepada keluarga yang ingin menikmati listrik namun tidak mampu membayar biaya pasang baru," katanya.

Selain itu, bantuan pasang listrik rumah gratis ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik. Dengan memasang lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) untuk Daerah 3T dan terus meningkatkan pembangunan jaringan distribusi.

"Program bantuan pasang baru listrik rumah gratis ini telah berjalan selama 4 tahun terakhir. pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi mengalokasikan sebanyak 85 KK (Kartu Keluarga) penerima bantuan, tahun 2021 sebanyak 150 KK, tahun 2022 sebanyak 50 KK, dan pada tahun 2023 yang kita serahkan secara simbolis pada hari ini sebanyak 300 KK penerima bantuan," jelasnya.

Dengan rincian antara lain di Kota Tarakan sebanyak 35 rumah, Kabupaten Bulungan sebanyak 75 rumah, Kabupaten Nunukan sebanyak 70 rumah, Kabupaten Malinau sebanyak 60 rumah dan Kabupaten TanaTidung sebanyak 60 rumah.

Ia menjelaskan, bantuan pasang baru listrik gratis berupa penyambungan daya listrik PLN dan pemasangan instalasi dalam rumah bagi masyarakat kurang mampu. Ini diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan data Basis Data Terpadu (BDT) PT. PLN (Persero).

Ia berharap, tujuan dari pemberian bantuan pasang baru listrik rumah gratis yakni tercapainya peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kaltara. Serta terbangunnya instalasi sambungan rumah keluarga tidak mampu yang benar dan tepat dapat tercapai.

"Sehingga kita dapat membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan produktifitas keluarga tidak mampu penerima bantuan sambungan rumah,"jelasnya.

Selain itu, Gubernur menghimbau masyarakat agar menggunakan listrik secara bijaksana.

"Kepada para penerima bantuan, untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin dengan cara menggunakan listrik secara bijak, hemat dan aman,"tutupnya.
Hadir dalam acara Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si Plt. Kadis ESDM Adi Hernadi Ismail Syah,S.T., Kepala Kecamatan Tanjung Palas Tengah Asrori S.IP, Kepala Desa Salimbatu SP.5 Asnawi dan juga warga SP.5.(dkisp)

Baca juga: Gubernur Kaltara Mengimbau ASN Untuk Menggunakan Hak Pilih
Baca juga: Tes urine bagi pengemudi bus Damri di Kaltara
Baca juga: Gubernur serahkan 910 sertifikat tanah di perbatasan
Baca juga: 1.734 ASN Pemprov Kaltara jalani penilaian kompetensi
Baca juga: Kaltara masih 10 provinsi dengan Inflasi terendah
Baca juga: Fakultas Kedokteran UBT, upaya pemenuhan nakes di Tapal Batas