DPRD Kaltara Raker Bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

id DPRD

DPRD Kaltara Raker Bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara pada hari Rabu (04/06). (ANTARA/HO-DPRD Kaltara)

Tanjung Selor (ANTARA) - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara pada hari Rabu (04/06).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL dan H. Muddain, ST.

Dipimpin oleh Robenson Tadem, dalam rapat tersebut membahas terkait realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan rencana Pembukaan lahan persawahan di wilayah Kalimantan Utara.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Optimalisasi lahan sawah baru mencakup 45% dari target saat ini.

Selain itu berdasarkan instruksi presiden tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Untuk memperlancar berjalannya program tersebut dibentuk Brigade Pangan atau petani milenial yang bekerjasama dengan Bulog untuk mengatur harga.

Dalam kesempatan tersebut, dinas PUPR Perkim selaku mitra pertanian juga turut hadir.

Pihaknya menjelaskan bahwa area yang telah memiliki saluran beserta pintu air adalah sebanyak 6.300 hektar yang sumber pendanaannya dari APBD Provinsi Kalimantan Utara.

Banyak area potensial yang belum mempunyai cetak sawah, dalam hal ini dinas PUPR Perkim mengajak Dinas Pertanian untuk saling mendukung.

Menanggapi hal yang telah disampaikan, DPRD mengharapkan adanya perencanaan matang lintas OPD dalam upaya mendorong program Swasembada Pangan ini, dan untuk fokus di satu titik terlebih dahulu agar dapat dijadikan sebagai percontohan.
Baca juga: DPRD Kaltara Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Baca juga: DPRD Kaltara Apresiasi Raihan WTP atas LKPD Kaltara Tahun 2024 dari BPK RI