Tarakan (Antaranews Kaltara) – Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Mr Xiao Qian menuturkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki banyak potensi investasi yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pemaparan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, peluang itu terlihat sangat realistis untuk direalisasikan. “Meski ini kunjungan pertama saya ke Kaltara, semenjak dijadikan Dubes di Indonesia, tapi gambaran yang disajikan Gubernur sudah sangat mewakili apa yang kita inginkan,” kata Xiao pada pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis (1/3).
Gambaran tersebut, tak jauh dari realita singkat yang diperoleh dari sejumlah informasi yang digalinya. “Kaltara, bersama Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Utara (Sulut) adalah tiga provinsi yang menjadi basis pengembangan koridor ekonomi komprehensif sebagaimana kesepakatan yang dijalin pemerintah kedua negara melalui Presiden RI Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping. Jadi, pasti prospek yang ditawarkan cukup menarik,” jelasnya.
Xiao juga menyebut bahwa hasil dari kunjungan kerjanya kali ini, sangatlah positif. “Sebagaimana tugas dan kemampuan yang saya miliki, saya berkewajiban untuk melaporkan hasil dari kunjungan kerja saya, termasuk pertukaran pendapat dan informasi dari pertemuan dengan Gubernur Kaltara kepada Pemerintah RRT. Saya kira, laporannya sesuai dengan pemaparan Gubernur, positif, komprehensif, dan produktif. Penyambutannya juga hangat dan baik,” papar Xiao.
Xiao berupaya untuk memberikan pemaparan yang positif sehingga dapat membantu terwujudnya harapan Gubernur dan Pemprov Kaltara atas sejumlah peluang investasi yang ditawarkan. “Saya, dengan kewenangan yang saya miliki dan sesuai kemampuan saya, akan melaporkan peluang investasi seperti yang ditawarkan tadi. Pastinya, akan dibicarakan lebih lanjut di jajaran Pemerintah RRT sehingga investasi itu benar-benar dapat dilakukan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak,” ucapnya.
Xiao juga salut dengan dukungan dari berbagai pihak atas rencana investasi yang ditawarkan itu. “Saya sudah melihat sendiri, dari jajaran pemerintah juga pengusahanya menunjukkan dukungan yang positif. Saya kira ini, hal yang positif bagi Kaltara,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyatakan bahwa jaminan terealisasinya investasi yang saling menguntungkan antara Pemerintah RRT dengan Indonesia di Kaltara, salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya jaminan keamanan dari Pemerintah Indonesia. “Polda (Kepolisian Daerah) Kaltara sudah terbentuk. Ini untuk memperkuat jaminan keamanan dan stabilitas wilayah yang menopang percepatan realisasi dan pelaksanaan investasi di Kaltara. Kaltara juga sudah beberapa melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membahas rencana investasi di Kaltara, dan percepatannya. Ini adalah bukti promosi yang gencar terhadap peluang investasi di Kaltara,” kata Gubernur.
Kepada Xiao, Irianto menegaskan bahwa Pemprov Kaltara akan bergerak cepat untuk mewujudkan rencana investasi yang masuk. “Dalam hal pemberian perizinan ke investor, kami permudah. Ini sebagaimana arahan Presiden yang gencar melakukan reformasi di bidang perizinan. Seperti diketahui juga, peringkat kemudahan investasi di Indonesia, mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga bukti bahwa Indonesia, khususnya Kaltara sangat ramah investasi,” jelas Irianto.
Berita Terkait
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT ke Kaltara (Bagian Kelima-habis)
Jumat, 9 Maret 2018 8:41
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT ke Kaltara (Bagian Keempat)
Kamis, 8 Maret 2018 11:45
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT ke Kaltara (Bagian Ketiga)
Rabu, 7 Maret 2018 15:02
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT ke Kaltara (Bagian Kedua)
Selasa, 6 Maret 2018 10:25
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT untuk Indonesia ke Kaltara (Bagian Pertama)
Senin, 5 Maret 2018 15:38
Kaltara Paling Siap Sambut Investasi dari Tiongkok
Senin, 5 Maret 2018 15:29
Seriusi Kerja Sama, Dubes RRT Jadwalkan ke Kaltara
Senin, 26 Februari 2018 8:57
Hasil kunjungan KSP segera dilaporkan ke Presiden
Senin, 21 September 2020 10:01