Tak hanya upaya promosi semata, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie bersama jajaran terkaitnya juga menyadari pentingnya dukungan Pemerintah Pusat, utamanya kepala negara.
Ada belasan peluang investasi di provinsi termuda di Indonesia ini yang ditawarkan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri. Pun demikian, tak sekedar fakta dan data yang disajikan, tapi juga regulasi turut memperkuat akan percepatan realisasi investasi itu. Ditambah lagi, seabrek jaminan akan stabilisasi investasi dari pemerintah daerah untuk mendorong percepatan realisasinya. "Saya mendorong jajaran Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara untuk bergerak cepat dalam kaitannya dengan potensi investasi yang ditawarkan. Salah satunya, percepatan pemberian izin yang diwenangkan kepada Pemprov. Juga, jaminan keamanan dan lainnya," kata Gubernur.
Kehadiran pemerintah pusat juga terasa pada upaya percepatan realisasi investasi di Kaltara. "Presiden RI Joko Widodo sudah melakukan reformasi perizinan. Ini salah satu hal yang memicu meningkatnya peringkat kemudahan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," jelas Irianto.
Dijelaskan Gubernur, pada prinsipnya pemerintah pusat dan Pemprov Kaltara akan berupaya melakukan reformasi perizinan guna menjamin pelaksanaan investasi bagi investor sehingga menguntungkan kedua belah pihak. "Saya sudah membicarakan mengenai progress investasi di Kaltara dengan Presiden. Selain bentuk promosi, juga bukti bahwa Pemprov Kaltara serius untuk mengurusi percepatan realisasi investasi yang ada. Termasuk, yang kini sedang berproses," urainya.
Untuk jaminan keamanan, Pemprov Kaltara juga mendorong percepatan terbentuknya Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara. "Secara regulasi, Polda Kaltara sudah terbentuk. Hanya belum tersedia sumber daya manusianya, markas juga fasilitas lainnya. Keberadaannya nanti akan memperkuat wilayah juga keamanan investasi di Kaltara," papar Irianto.
Salah satu peluang investasi yang sudah dilaporkan Gubernur kepada Presiden, rencana pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor di Gunung Seriang. "Kita sudah menyusun masterplan-nya dengan konsultan internasional, yang penyusunannya selesai akhir 2014. Saya juga sudah melaporkan progres tersebut kepada Presiden. Dan, nanti akan ada Inpres (Instruksi Presiden) mengenai percepatan pembangunan KBM," ungkapnya.
Inpres KBM sendiri tengah berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Insya Allah, dalam 1 hingga 2 bulan kedepan Inpres KBM sudah keluar. Dan, kelak akan menjadi satu-satunya model KBM yang dibangun dengan Inpres di daerah luar Jawa," ulas Gubernur.
KBM juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Dari itu Presiden memberikan dukungannya. Sayangnya, selama ini karena keterbatasan biaya maka realisasinya terkendala. Tapi, Pemprov sudah melakukan pembebasan lahan secara bertahap untuk percepatannya," ucap Irianto.
Berita Terkait
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT ke Kaltara (Bagian Keempat)
Kamis, 8 Maret 2018 11:45
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT ke Kaltara (Bagian Ketiga)
Rabu, 7 Maret 2018 15:02
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT ke Kaltara (Bagian Kedua)
Selasa, 6 Maret 2018 10:25
Xiao akan Laporkan Hasil Kunjungan ke Pemerintah RRT
Senin, 5 Maret 2018 15:42
Dari Kunjungan Kehormatan Dubes RRT untuk Indonesia ke Kaltara (Bagian Pertama)
Senin, 5 Maret 2018 15:38
Kaltara Paling Siap Sambut Investasi dari Tiongkok
Senin, 5 Maret 2018 15:29
Seriusi Kerja Sama, Dubes RRT Jadwalkan ke Kaltara
Senin, 26 Februari 2018 8:57
Mengenal Badan Pengelola Investasi Danantara yang berbeda dengan Kementerian BUMN
Rabu, 23 Oktober 2024 11:54