Dana untuk Desain Jembatan Bulan akan Didalami

Jakarta (Antaranews Kaltara) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawahnya, siap memberikan dukungan penuh untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara). Dukungan ini disampaikan para direktur jenderal (Dirjen)-nya saat menerima kedatangan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (8/3).

Seperti diketahui, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Dr Suheriyatna melakukan pertemuan dengan tiga dirjen di lingkup Kementerian PUPR, kemarin. Yaitu ke Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Penyediaan Perumahan. "Seusai kunjungan ke Kaltara akhir 2017 lalu, kami memang dikumpulkan oleh Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Kita diminta untuk memberikan perhatian dan prioritas untuk Kaltara sebagai provinsi baru," kata Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Bina Marga saat menemui Gubernur di kantornya.

Khusus di bidang bina marga, disampaikan Gubernur yang dijumpai usai pertemuan, salah satu fokusnya adalah dukungan rencana pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan). Hanya saja, karena beberapa pengalaman sebelumnya, untuk kerja sama ini akan lebih dimatangkan. Utamanya terkait pendanaan yang akan mengandalkan dana dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sehingga melalui Dirjen Bina Marga usulan Kaltara agar desain Jembatan Bulan didanai melalui dana hibah dari Tiongkok, masih akan dipelajari dan didalami dulu. "Alhamdulillah, responsnya sangat bagus. Pada dasarnya dari Kementerian PUPR sangat mendukung. Hanya saja, khusus Jembatan Bulan perlu perhitungan dan pendalaman lebih jauh lagi," ungkap Irianto.

Disampaikan, bersamaan pihak Bina Marga Kementerian PUPR mendalami soal rencana pendanaan untuk desain Jembatan Bulan, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas PUPR-Perkim akan menyerahkan hasil feasibility study (FS)-nya. "Rencananya, Senin (12/3) dari Dinas PU akan menyerahkannya," kata Irianto yang didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim.

Selain Jembatan Bulan, lanjutnya, beberapa sarana infrastruktur lainnya di Kaltara juga mendapat dukungan dari Kementerian PUPR. Di antaranya, pembangunan jalan menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, jalan outter ring road di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, serta pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan. "Dalam kesempatan ini kami atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara menyampaikan banyak terima kasih kepada Kementerian PUPR, terkhusus Ditjen Bina Marga yang telah banyak membangun infrastruktur di Kaltara. Utamanya di wilayah perbatasan," ujar Gubernur.

Selain dari Ditjen Bina Marga, dukungan juga diberikan melalui Ditjen Penyediaan Perumahan. Bahkan melalui Dirjennya, Khalawi AH menawarkan untuk bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu di Kaltara. "Kita diminta menyiapkan lahan. Nanti dari kementerian yang akan membangun," ungkapnya.

Selain perumahan untuk warga kurang mampu, dalam kesempatan pertemuan tersebut Gubernur juga mengusulkan untuk perumahan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk pesantren. "Alhamdulillah semua direspons positif, tinggal penyediaan lahannya saja. Maka dari itu, menindaklanjutinya nanti akan kita bahas untuk penyiapan lahannya," kata Irianto.

Yang tak kalah pentingnya lagi, adalah dukungan untuk percepatan pembangunan bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Melalui Sekretaris Dirjen Sumber Daya Air, Muhammad Arsyadi mengatakan, izin konstruksi bendungan yang ditunggu-tunggu oleh pihak investor maupun Pemprov Kaltara tinggal menunggu beberapa persyaratan yang masih perlu dilengkapi. "Dari Kementerian PUPR sudah tidak ada masalah. Kalau syarat yang kurang itu dilengkapi, dalam waktu 1 hingga 2 bulan sudah bisa dikeluarkan. Jadi sekarang tinggal dari pihak KHE (Kayan Hidro Energi)-nya saja, saya minta itu segera dilengkapi," katanya.

"Tadi juga saya sudah ketemu pihak KHE, mereka menyatakan siap melengkapi," imbuh Irianto.