Jakarta (Antaranews Kaltara) - Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan sosial masyarakat diharapkan mampu mendorong dan mempercepat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat menuju terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera. Ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Hj Rita Ratina Irianto Lambrie usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (10/4).
Rakor ini sendiri bertujuan untuk menyamakan persepsi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui Gerakan PKK secara nasional, terutama pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Selain itu, kegiatan ini juga membahas tentang kebijakan kelembagaan dan program kerja PKK hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-8 Gerakan PKK Tahun 2015 secara operasional ke daerah, kemudian terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Kegiatan ini juga membahas tentang kisi-kisi draft Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai turunan Perpres No. 99/2017.
Hj Rita berharap agar hasil kegiatan ini dapat menghasilkan persamaan persepsi. Terutama dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK guna memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat kedepannya. "Akan sulit membangun bangsa, jika unsur masyarakatnya tidak diberdayakan dan disejahterakan. Untuk itu, sebagai partner dari pemerintah, kami akan membantu tugas tersebut," tutupnya.
PKK Samakan Persepsi Dorong Percepatan Pembangunan
DUKUNG PEMERINTAH : Ketua TP PKK Kaltara Hj Rita Irianto Lambrie (tengah) bersama perwakilan TP PKK kabupaten dan kota di Kaltara, Selasa (10/4). (humasprovkaltara)
