Tarakan (ANTARA) - Walikota Tarakan, Khairul mengharapkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak setelah diluncurkannyahost to hostPBB (Pajak Bumi Bangunan).
“Pasti akan ada kenaikan pembayaran PBB, untuk pembiayaan daerah,” kata Khairul di Tarakan, Kamis.
Dijelaskan bahwa sistemhost to hostPBB ini adalah dari server ke server. Dimana serverBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah(BPPRD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)bisa dibuka.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, apabila masyarakat melengkapi persyaratan yang diperlukan.
Sampai saat ini PAD dari pajak di Tarakan baru 10 persen dan belum bisa Pemkot Tarakan mandiri, masih banyak dibantu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana insentif.
“Mestinya tagline sebagai kota jasa harusnya pendapatan dari sektor itu (pajak), maka orang harus dilayani dengan baik,” kata Walikota.
Ditambahkannya bahwa terkadang ada tagline Pelayanan Prima, namun faktanya di lapangan tidak seperti itu. Karena adanya oknum pegawai yang kadang mempersulit perijinan, maka SDM yang harus diperbaiki.
“Manusianya yang harus diperbaiki, sebaik apapun sistem host to host, tapi bila manusianya nggak beres, sama saja,” kata Khairul.
Sistemhost to hostPBB untuk Tarakan merupakan yang pertama kali ada di Kalimantan Utara (Kaltara).
Baca juga: Terkait pandemi COVID-19, karyawan gaji di bawah Rp200 juta/tahun bebas PPh 21
Baca juga: 73 barang bebas pajak impor untuk tangani COVID-19
Berita Terkait
Bupati Nunukan minta kades patuhi perpajakan Dana Desa
Sabtu, 14 September 2024 7:18
DBH Pajak Daerah di Kaltara Naik 15 Persen
Rabu, 6 Maret 2024 19:53
DJP ingatkan penipuan tagihan pajak, tak pernah kirim dokumen APK
Kamis, 29 Februari 2024 5:52
Persetujuan Bersama atas Ranperda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Jumat, 1 Desember 2023 3:29
Kaltara belajar kelola pajak dan retribusi Kaltim
Kamis, 30 November 2023 19:11
Dewan kembali bahas Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah
Kamis, 30 November 2023 17:44
Pembahasan Ranperda terkait Retribusi dan Pajak Daerah
Selasa, 28 November 2023 12:20
Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Selasa, 28 November 2023 5:56