Nunukan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan Kaltara mengaku mengalami kendala dalam memberikan pemahaman perihal pengendalian angka kelahiran melalui program keluarga berencana (KB) bagi masyarakat yang bermukim di pelosok.
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan Faridah Aryani di Nunukan, Rabu.
"Masyarakat di pelosok masih kental dengan pemahaman atau tradisi 'banyak anak banyak rezeki' yang menyebabkan merasa berat untuk menggunakan alat kontrasepsi," katanya.
Data pada DP3AP2KB Nunukan angka kelahiran anak per 1.000 penduduk masih berkisar 20,1 persen.
Padahal kata dia, program KB ini tidak sama dengan sebelumnya yang membatasi jumlah anak dalam satu keluarga tetapi hanya dianjurkan membuat perencanaan atau jarak kelahiran agar anak-anaknya berkualitas dan mengangkat kesejahteraan keluarga.
"Dalam satu keluarga bisa membuat perencanaan jarak kelahiran anaknya sesuai misi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) misalnya anak pertama sudah besar baru lahir lagi anak berikutnya," katanya.
Jadi BKKBN itu tidak memakai lagi dua anak cukup tetapi dua anak lebih baik dengan harapan agar keluarga itu berkualitas.
Ia memperhatikan selain pemahaman "banyak anak banyak rezeki" masyarakat yang bermukim di pelosok juga selalu beralasan jumlah penduduk di wilayahnya masih sedikit sehingga tidak perlu membatasi jumlah anak.
Faridah menyatakan BKKBN tidak pernah membatasi jumlah anak dalam setiap keluarga tetapi hanya diinginkan anak-anak berkualitas dan terurus masa depannya dengan cara mengatur jarak kelahirannya.
DP3AP2KB Nunukan juga tidak pernah memaksakan masyarakat untuk menggunakan alat kotrasepsi sebagaimana yang disediakan BKKBN. Tetapi hanya mengharapkan masyarakat berupaya menjaga kualitas anak-anaknya melalui program perencanaan (menjaga jarak kelahiran).
Ia akui penggunaan alat kontrasepsi KB di kalangan masyarakat pelosok atau pedalaman memang masih kurang ketimbang dengan perkotaan seperti di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.
DP3AP2KB Nunukan terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat di pelosok dan pedalaman agar bersedia menjalankan program BKKBN dengan membuat perencanaan dalam menekan angka kelahiran.
Baca juga: Kaltara sudah miliki 73 Kampung KB
Baca juga: Kampung KB 'Emas' di Desa Balansiku diresmikan
Baca juga: Kampung KB Jadi Program Unggulan
Nunukan kesulitan kendalikan angka kelahiran di pelosok
Kondisi geografis luas dan penduduk jarang membuat warga enggan KB
