OPD Diinstruksikan Kooperatif dan Proaktif Saat Pemeriksaan Keuangan

Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintahan Provinsi Kaltara agar kooperatif dan proaktif memberikan data yang dibutuhkan saat pemeriksaan keuangan

“Kepada objek-objek yang akan diperiksa nanti, supaya apa yang dibutuhkan oleh pemeriksa diberikan," kata Zainal di Tanjung Selor Bulungan, Rabu saat pertemuan pemeriksaan awal/entry meeting yang diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kaltara.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini membahas tentang persiapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dan Pemeriksaan Kinerja Long Form Audit Report (LFAR) pendahuluan atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tahun 2021 pada Pemprov Kaltara dan instansi lainnya.

"Kita transparan jangan ada yang ditutupi. Keterbukaan dengan pemeriksa nantinya akan memberikan kita masukan di mana kelemahan kita, dan diperbaiki. Kalau tidak terbuka, akan berdampak hukum nantinya,” kata Zainal.

Gubernur juga mengapresiasi atas kontribusi yang positif dari BPK RI Perwakilan Kaltara dalam memberikan pendampingan dan asistensi kepada Pemprov Kaltara.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Kaltara karena terus memberikan perhatian dan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk menciptakan tata kelola yang baik, memegang teguh integritas, meningkatkan transparansi dan akuntabel," kata Zainal.

Serta mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi dan meningkatkan kualitas pembangunan pelayanan publik.

Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun. Tentu dalam perjalanannya terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga ia meminta dapat mengevaluasi.

Serta menyadari bahwa pemprov tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

"Untuk itu, melalui pemeriksaan ini kami berharap BPK dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Dan sesegera mungkin melakukan program-program perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Zainal.
Baca juga: Wagub Kaltara Menekankan Agar ASN Sebagai Perekat Persatuan Bangsa